Lingkungan, Masyarakat dan Bisnis Merupakan Sebuah Sistem yang Tidak Terpisahkan

Ditulis oleh: Dr. Rio Zakarias Widyandaru – Founder and Director Socialimpact.ID

Minggu lalu pesawat yang saya tumpangi berputar-putar di atas Palangka Raya, lalu akhirnya menyerah. Jarak pandang di bandara terlalu pendek untuk mendarat dengan aman. Dari jendela, yang terlihat hanya putih keabu-abuan. Itu bukan awan melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan. Pilot mengumumkan kami dialihkan ke bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Kegiatan yang sudah disiapkan berminggu-minggu terpaksa tertunda, perusahaan dan masyarakat yang mempersiapkan kegiatan akhirnya membatalkan kegiatan, dan satu hari kerja hilang begitu saja.

Tapi yang saya alami di pesawat itu sebenarnya bagian paling ringan. Di Palangka Raya, indeks kualitas udara sempat mencapai 487, masuk kategori berbahaya. Anak-anak sekolah masuk lebih siang atau belajar dari rumah. Dan setiap jam bandara tutup, ada barang yang tidak terkirim, pekerja yang tidak sampai ke lokasi, kontrak kerja yang mundur, dan perusahaan yang diam-diam menghitung kerugian tanpa pernah menuliskannya sebagai “biaya lingkungan”.

Kejadian itu membuat saya membuka lagi satu gambar sederhana yang sering saya pakai di kelas pelatihan: tiga lingkaran bertuliskan Business (bisnis), Society (masyarakat), dan Environment (lingkungan). Gambar ini berasal dari kerangka Future-Fit Foundation (2007) Rethinking the triple bottom line through a systems lens, dan rasanya belum pernah terasa sepenting sekarang.

Gambar tersebut menunjukkan tiga cara orang memandang hubungan antara bisnis dan dunia di sekitarnya.

Cara pandang pertama disebut shareholder value, atau nilai untuk pemegang saham. Bisnis digambarkan sebagai lingkaran besar, sementara masyarakat dan lingkungan hanya dua lingkaran kecil yang terpisah di pinggir. Logikanya sederhana: yang penting untung. Keuntungan dinikmati sendiri, kerugiannya dibuang ke luar. Limbah ke sungai, asap ke udara, dampaknya ditanggung masyarakat. Selama laporan keuangan sehat, urusan dianggap selesai.

Cara pandang kedua disebut shared value, atau nilai bersama. Ini yang sekarang paling populer. Tiga lingkaran tadi mulai saling bersinggungan. Perusahaan mencari titik temu antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat. Ini kemajuan besar, dan saya tidak ingin meremehkannya. Tapi gambarnya jujur: bisnis tetap berada di atas, tetap yang paling besar. Kerusakan yang ditimbulkan sering tidak benar-benar diselesaikan, atau dianggap sudah “impas” karena perusahaan berbuat baik di tempat lain.

Cara pandang ketiga disebut system value, atau nilai sistem. Di sini susunannya dibalik. Lingkungan menjadi lingkaran paling luar, masyarakat ada di dalamnya, dan bisnis ada di lingkaran paling dalam. Pesannya jelas: bisnis hidup di dalam masyarakat, dan masyarakat hidup di dalam lingkungan. Tidak ada perusahaan yang bisa tumbuh lebih besar dari alam yang menopangnya. Bagi saya, gambar ketiga bukan cita-cita yang muluk. Ini adalah gambaran apa adanya tentang cara ekonomi seharusnya bekerja.

Peringatan yang usianya hampir empat puluh tahun

Yang sering dilupakan, gambar ketiga itu sudah ditulis orang jauh sebelum istilah system value ada. Pada Agustus 1987, PBB menerima laporan berjudul Our Common Future, hasil kerja sebuah komisi dunia yang dipimpin Gro Harlem Brundtland, perdana menteri Norwegia waktu itu. Di Indonesia Prof. Emil Salim merupakan anggota komisi tersebut.

Dari laporan itulah lahir kalimat yang sekarang dihafal semua orang: pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan anak cucu kita memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tapi ada kalimat lain yang menurut saya lebih mengena, ditulis Brundtland sendiri di kata pengantarnya: lingkungan adalah tempat kita semua tinggal, dan pembangunan adalah apa yang kita semua lakukan untuk memperbaiki hidup di dalam tempat tinggal itu. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Coba baca sekali lagi dan bandingkan dengan gambar tiga lingkaran sebelumnya. Gambar ketiga tersebut ditulis dalam bentuk kalimat, dan sudah ditulis pada 1987.

Laporan itu juga sudah menebak pergeseran yang kita alami sekarang. Dulu, komisi tersebut mengatakan, kita sibuk mengkhawatirkan dampak ekonomi terhadap lingkungan. Sekarang yang justru sebaliknya: rusaknya tanah, air, udara, dan hutan memberikan dampak terhadap ekonomi kita sendiri. Krisis lingkungan, krisis pembangunan, dan krisis energi, tulis komisi tersebut, bukan merupakan tiga krisis yang berbeda. Tetapi semuanya satu.

Contoh yang mereka pakai terasa seperti ditulis untuk Sumatra tahun lalu: hutan yang digunduli di dataran tinggi menyebabkan banjir di sawah dan rumah di dataran rendah, dan pabrik yang mencemari sungai merampas tangkapan nelayan. Dalam laporan tersebut bahkan dicatat bahwa hilangnya hutan di Asia membuat banjir di daerah hilir makin sering dan makin merusak. Menariknya, salah satu contoh baiknya justru dari Indonesia: Cagar Alam Dumoga Bone (Taman Nasional Bogani Nani Wartabone) di Sulawesi Utara. Hutan di dataran tingginya menjaga saluran irigasi di lembah bawahnya, tempat lebih dari 13.000 hektare sawah yang ditargetkan panen tiga kali lipat. Bukti nyata bahwa hutan dijaga, panen selamat.

Dan ada satu bagian di bab tentang industri yang seharusnya dibaca setiap direktur keuangan. Udara dan air yang selama ini dianggap gratis sebetulnya tidak gratis, contohnya polusi. Biaya kerusakan lingkungan memang tidak terasa selama alam masih sanggup menampungnya. Tapi begitu batasnya terlampaui, biaya itu tidak bisa dihindari lagi. Biaya itu pasti dibayar. Pertanyaannya, bagaimana dan oleh siapa, bukan lagi apakah. Jalannya cuma dua: dilempar ke masyarakat dalam bentuk sakit, rumah rusak, dan alam yang hancur, atau ditanggung sendiri oleh perusahaan lewat pencegahan dan pemulihan.

Itulah persis bedanya gambar pertama dan gambar ketiga. Laporan tersebut juga menitipkan catatan pahit untuk negara berkembang seperti kita: kita tidak punya cukup uang, dan tidak punya cukup waktu, untuk merusak lingkungan sekarang lalu membersihkannya nanti. Tiga puluh sembilan tahun kemudian, asap di atas Palangka Raya dan lumpur di Aceh adalah bukti bahwa peringatan itu tidak pernah dibantah. Hanya diabaikan.

Untuk perusahaan: ini soal uang, bukan soal citra

Kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke pemilik usaha dan direksi, yakni kerusakan lingkungan itu masuk ke laporan untung-rugi perusahaan, entah Anda menuliskannya atau tidak. Hal tersebut masuk lewat premi asuransi yang naik, atau aset yang tiba-tiba tidak mau diasuransikan siapa pun. Lewat pabrik yang berhenti karena pasokan air menyusut. Lewat bahan baku yang harganya melonjak karena gagal panen. Lewat karyawan yang tidak bisa masuk kerja karena jalan tergenang, atau tim yang tidak bisa mendarat karena asap. Lewat pelanggan yang tidak lagi punya uang untuk belanja karena rumahnya rusak. Bahkan PwC memperkirakan lebih dari separuh ekonomi dunia, sekitar 58 triliun dolar AS, bergantung langsung pada alam yang sehat. Dengan kata lain, lebih dari separuh mata pencaharian kita ditopang oleh sesuatu yang sedang kita rusak.

Komisi Brundtland pada 1987 sudah menunjukkan sisi baiknya. Di negara-negara industri, uang yang dikeluarkan untuk mencegah polusi terbukti jauh lebih kecil daripada biaya kerusakan yang berhasil dihindari, dan banyak perusahaan justru lebih untung karena jadi lebih hemat bahan baku dan energi. Mereka menyebutnya “mencegah sebelum terjadi”, sebagai lawan dari “memperbaiki setelah rusak”. Yang kedua selalu lebih mahal.

Inilah mengapa cara pandang kedua, yang memperlakukan lingkungan sebagai salah satu pihak yang perlu “dikelola”, sudah tidak cukup. Lingkungan bukan salah satu pihak, tetapi lingkungan adalah lapangan tempat seluruh permainan berlangsung.

Untuk masyarakat: yang paling sedikit menikmati, paling banyak menanggung

Ada ketimpangan yang perlu diakui dengan jujur. Keuntungan dari membuka lahan dinikmati sedikit orang. Kerugiannya ditanggung banyak orang, dan yang paling parah biasanya justru mereka yang paling jauh dari meja pengambil keputusan, yakni petani di hilir, nelayan di pesisir, warga bantaran sungai, pedagang kecil yang penghasilannya hilang begitu kota lumpuh tiga hari.

Laporan Brundtland menulis satu kalimat yang masih terasa menohok: sebagian besar pengambil keputusan hari ini sudah tidak ada lagi ketika bumi merasakan akibat terberatnya, sementara anak-anak muda hari ini masih akan hidup. Anak-anak yang sekolahnya diliburkan karena asap tahun ini adalah generasi yang mereka maksud.

Dalam gambar ketiga, masyarakat bukan sekadar penerima bantuan program TJSL/CSR perusahaan. Masyarakat adalah lapisan yang menopang bisnis, sama seperti lingkungan menopang masyarakat. Kalau lapisan itu retak, bisnis ikut retak, hanya saja jedanya cukup lama sehingga kita sering tidak melihat hubungannya.

Apa yang bisa dilakukan mulai sekarang

Saya tidak percaya cara pandang bisa berubah hanya lewat satu tulisan. Tapi ada beberapa langkah yang nyata.

Bagi perusahaan, mulailah menghitung seberapa besar perusahaan bergantung pada alam, bukan hanya seberapa besar dampak perusahaan terhadap alam. Hampir semua laporan keberlanjutan yang saya baca fasih bercerita tentang apa yang perusahaan lakukan untuk lingkungan. Sangat sedikit yang jujur menjawab pertanyaan sebaliknya: kalau lingkungannya rusak, apa yang terjadi pada perusahaan? Dari mana airnya? Siapa yang memasok bahan bakunya? Jalur mana yang dilewati barangnya? Berapa hari operasi bisa bertahan kalau salah satunya putus? Pertanyaannya sederhana, tetapi yang sering kurang adalah keberanian menuliskan jawabannya.

Kedua, ubah pertanyaannya dari “berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan” menjadi “berapa banyak kerusakan yang sudah kita hentikan”. Program tanam pohon yang bagus tidak menghapus pembukaan lahan di hulu sungai. Dalam gambar ketiga, berhenti merusak di usaha sendiri selalu lebih bernilai daripada berbuat baik di tempat lain.

Ketiga, bagi rekan-rekan yang bekerja di bidang keberlanjutan, ESG dan TJSL/CSR, beranilah membawa angka kerugian ke ruang rapat, bukan hanya angka manfaat. Direksi akan bergerak kalau melihat risiko dan kerugian. Dan bagi kita semua sebagai masyarakat, kita harus terus peduli dan kritis. Dari mana barang yang kita beli? Siapa yang memberi izin di hulu sungai kita? Apa yang dilakukan perusahaan di sekitar kita, selain membagikan sembako saat banjir datang?

Laporan Brundtland menutup pengantarnya dengan kalimat bahwa komisi tersebut tidak sedang meramal masa depan, melainkan menyampaikan peringatan yang mendesak. Peringatan yang kini berusia hampir empat puluh tahun.

Gambar tiga lingkaran itu sebenarnya tidak menawarkan pilihan. Gambar tersebut hanya menawarkan dua cara untuk sampai ke gambar ketiga: dengan sukarela, yakni dengan menata ulang cara berbisnis selagi masih ada waktu, atau dengan terpaksa, ketika banjir, kekeringan, dan kebakaran memaksa kita mengakui bahwa bisnis memang selalu berada di dalam lingkungan, bukan bagian terpisah yang tidak terkait.

Karena bumi tidak butuh kita, tapi kita membutuhkan bumi

Salam Keberlanjutan!

Sumber:

Sumber data

1. Kabut asap karhutla Kalimantan, Agustus–September 2026: (a) GM Bandara Tjilik Riwut, I Made Darmawan — 20 gangguan operasional 27 Juli–31 Agustus 2026 (8 batal, 4 dialihkan ke Balikpapan, 2 kembali, 2 holding, 4 tunda); jarak pandang 250–800 m pada 29–31 Agustus; batas aman 1.000 m — Antara, 1 September 2026, https://www.antaranews.com/berita/5720887/; (b) Sekjen INACA Bayu Sutanto, dampak asap pada operasional maskapai; AQI Palangka Raya 487 — Okezone, 5 September 2026; (c) PM2.5 Banjarbaru >400 µg/m³ (19 Agustus; pedoman WHO 2021 untuk rata-rata harian 15 µg/m³, standar nasional PP 22/2021 55 µg/m³), ISPA Banjarbaru naik dari 829 menjadi >1.000 kasus/minggu, penyesuaian jam sekolah/daring — Tirto.id, Agustus 2026, https://tirto.id/hBDq
2. United Nations General Assembly, Report of the World Commission on Environment and Development: “Our Common Future”, dokumen A/42/427, 4 Agustus 1987. https://digitallibrary.un.org/record/139811
3. Future-Fit Foundation, Future-Fit Business Benchmark – Methodology Guide (kerangka Shareholder Value → Shared Value → System Value). https://benchmark.futurefitbusiness.org/
4. BNPB, Data Bencana Indonesia 1 Januari – 17 Desember 2025 (3.116 kejadian; 1.498 meninggal; 264 hilang; 10,27 juta terdampak/mengungsi; 184.344 rumah rusak; 1.334 sekolah rusak; 1.584 banjir; ±99% hidrometeorologi), dikutip Kompas TV, Desember 2025. https://www.kompas.tv/info-publik/639409/
5. Celios, Estimasi Kerugian Ekonomi Banjir dan Longsor Sumatra, 30 November 2025 (Rp68,6 triliun; setara 0,29% PDB; kerusakan material langsung ±Rp2,2 triliun; kerentanan banjir 2,25 kali lipat akibat deforestasi, kajian bersama Greenpeace Indonesia), dikutip NU Online dan Kompas.com, Desember 2025.
6. WALHI, pernyataan tentang hilangnya ±1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat periode 2016–2025 serta 631 pemegang izin, dikutip Katadata, Desember 2025. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/692e55dc88da7/
7. Kementerian PPN/Bappenas, proyeksi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim Rp544 triliun (2020–2024): pesisir & kelautan Rp408 T, pertanian Rp78 T, kesehatan Rp31 T, perikanan Rp24 T; Januari 2022. https://www.antaranews.com/berita/2627477/
8. Swiss Re Institute, sigma 1/2026: Natural catastrophes in 2025 (kerugian ekonomi USD 220 miliar; kerugian terasuransi USD 107 miliar; tahun ke-6 berturut-turut di atas USD 100 miliar). https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2026-01-natcat-2025-wildfire-storm-risk.html
9. World Economic Forum, Global Risks Report 2026 (cuaca ekstrem risiko #1 horizon 10 tahun, tiga tahun berturut-turut; separuh dari 10 risiko teratas bersifat lingkungan). https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/
10. PwC, Managing nature risks: From understanding to action (2023): 55% PDB global, ±USD 58 triliun, bergantung moderat hingga tinggi pada alam. https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2023/pwcboosts-global-nature-and-biodiversity-capabilities.html