Namun, bagaimana dengan pekerja yang kehilangan pekerjaan? Bagaimana nasib pemasok lokal yang selama bertahun-tahun bergantung pada fasilitas tersebut? Apa yang terjadi pada pendapatan daerah, usaha kecil, transportasi, perumahan, dan layanan publik di kawasan yang ekonominya tumbuh bersama industri lama?
Transisi menuju ekonomi rendah karbon sering digambarkan sebagai pergantian teknologi: batu bara digantikan energi terbarukan, kendaraan berbahan bakar fosil digantikan kendaraan listrik, dan proses produksi intensif emisi digantikan teknologi bersih.
Padahal, setiap perubahan teknologi juga mengubah pekerjaan, keterampilan, pendapatan, harga, kepemilikan aset, dan struktur ekonomi suatu wilayah.
Apabila manfaat transisi dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan biayanya ditanggung pekerja dan masyarakat yang paling rentan, transisi tersebut mungkin berhasil menurunkan emisi—tetapi belum dapat disebut berkeadilan.
Eropa telah mengembangkan kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan untuk merespons persoalan tersebut. Pengalamannya memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia. Namun, pelajaran itu tidak seharusnya dipahami sebagai model yang dapat disalin begitu saja.
Kapasitas fiskal, sistem perlindungan sosial, tingkat pekerjaan informal, struktur industri, dan karakter wilayah Indonesia berbeda. Karena itu, yang perlu dipelajari bukan hanya bentuk program Eropa, tetapi juga prinsip, urutan, serta kelemahan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Apa yang Dimaksud dengan Transisi yang Berkeadilan?
Konsep just transition berkembang dari kekhawatiran pekerja dan serikat pekerja terhadap dampak kebijakan lingkungan terhadap pekerjaan serta penghidupan. Gagasan dasarnya sederhana: perubahan menuju ekonomi yang berkelanjutan tidak boleh mengorbankan pekerja dan masyarakat yang selama ini menopang sistem ekonomi lama.
International Labour Organization menjelaskan bahwa transisi berkeadilan bertujuan memaksimalkan peluang sosial dan ekonomi dari transformasi ekologis sekaligus meminimalkan serta mengelola tantangannya secara hati-hati.
Transisi yang berkeadilan mencakup lebih dari penciptaan pekerjaan hijau. Di dalamnya terdapat:
- pekerjaan yang layak;
- perlindungan hak pekerja;
- dialog sosial;
- pengembangan keterampilan;
- perlindungan sosial;
- dukungan terhadap usaha;
- diversifikasi ekonomi;
- keselamatan dan kesehatan kerja;
- perlindungan kelompok rentan;
- pemulihan lingkungan; serta
- partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian, mengganti pekerjaan di tambang dengan pekerjaan di sektor energi terbarukan belum otomatis menghasilkan keadilan.
Pekerjaan baru harus tersedia di lokasi yang dapat dijangkau, sesuai dengan kemampuan pekerja, memberikan pendapatan yang layak, memiliki perlindungan, dan muncul pada waktu yang tidak terlalu jauh dari hilangnya pekerjaan lama.
Mengapa Eropa Mengembangkan Just Transition Mechanism?
Sejumlah wilayah di Eropa selama puluhan tahun bergantung pada batu bara, lignit, gambut, serpih minyak, baja, semen, dan berbagai industri beremisi tinggi. Industri tersebut tidak hanya menyediakan pekerjaan langsung, tetapi juga membentuk identitas, infrastruktur, penerimaan pemerintah, serta rantai ekonomi wilayah.
Ketika Uni Eropa meningkatkan ambisi menuju netralitas iklim, muncul risiko bahwa manfaat dan beban transisi akan tersebar secara tidak merata.
Kajian Joint Research Centre pada 2021 memperkirakan potensi kehilangan sekitar 54.000 sampai 112.000 pekerjaan langsung di pembangkit dan pertambangan batu bara Uni Eropa dalam dekade menuju 2030, bergantung pada skenario yang digunakan. Pada saat yang sama, teknologi energi bersih diperkirakan dapat menciptakan banyak pekerjaan baru di wilayah terdampak.
Namun, jumlah pekerjaan baru secara agregat tidak menyelesaikan persoalan distribusi. Pekerjaan baru belum tentu berada di kota yang sama, membutuhkan keterampilan yang sama, memberikan upah yang setara, atau tersedia pada saat pekerja lama kehilangan mata pencaharian.
Untuk menghadapi ketimpangan wilayah tersebut, Uni Eropa membentuk Just Transition Mechanism. European Commission menyebut mekanisme ini dirancang untuk memobilisasi sekitar €55 miliar selama periode 2021–2027 bagi wilayah yang paling terdampak oleh transformasi menuju ekonomi netral iklim.
Mekanisme tersebut memiliki tiga pilar pembiayaan:
- Just Transition Fund, yang memberikan dukungan langsung kepada wilayah terdampak;
- InvestEU Just Transition Scheme, yang mendorong investasi publik dan swasta; serta
- Public Sector Loan Facility, yang mendukung investasi sektor publik.
Pendekatan tiga pilar ini menunjukkan bahwa transisi tidak dapat dibiayai hanya melalui satu jenis dana. Sebagian kebutuhan memerlukan hibah, sebagian dapat dibiayai melalui investasi komersial, dan sebagian membutuhkan pembiayaan publik jangka panjang.
Pelajaran Pertama: Transisi Harus Berbasis Wilayah
Salah satu pelajaran utama dari Eropa adalah bahwa dampak transisi terkonsentrasi secara geografis.
Penutupan satu pembangkit mungkin terlihat kecil dalam statistik ketenagakerjaan nasional, tetapi dapat memberikan dampak besar bagi satu kabupaten yang bergantung pada fasilitas tersebut. Ketika tambang ditutup, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja tambang.
Dampak dapat menyebar kepada:
- perusahaan kontraktor;
- penyedia transportasi;
- usaha makanan dan akomodasi;
- pemilik rumah sewa;
- pedagang;
- pemasok peralatan;
- pemerintah daerah;
- sekolah dan fasilitas kesehatan;
- keluarga pekerja; serta
- masyarakat yang hidup di sekitar aset industri.
Karena itu, Uni Eropa menggunakan Territorial Just Transition Plans sebagai dasar penyaluran dukungan Just Transition Fund. Rencana tersebut mengidentifikasi wilayah yang paling terdampak, tantangan sosial-ekonominya, proses transisi, kebutuhan pembangunan, serta jenis intervensi yang akan dilaksanakan.
Pendekatan ini berbeda dari kebijakan nasional yang hanya menghitung berapa banyak pekerjaan hijau akan tercipta secara keseluruhan.
Transisi yang berkeadilan perlu menjawab pertanyaan:
- Di mana pekerjaan akan hilang?
- Wilayah mana yang kehilangan pendapatan?
- Sektor apa yang paling bergantung pada industri lama?
- Siapa yang memiliki keterampilan yang sulit dialihkan?
- Aset apa yang dapat digunakan kembali?
- Kegiatan ekonomi baru apa yang realistis berkembang di wilayah tersebut?
Untuk Indonesia, pendekatan berbasis wilayah sangat relevan. Dampak pengurangan batu bara tidak hanya akan dirasakan di lokasi PLTU, tetapi juga di wilayah tambang, jalur logistik, pelabuhan, dan kawasan tempat pemasok beroperasi.
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jawa, dan wilayah lain dapat menghadapi pola dampak yang berbeda. Strategi yang sama tidak dapat digunakan untuk seluruh daerah.
Pelajaran Kedua: Jangan Menunggu Fasilitas Ditutup
Transformasi wilayah industri membutuhkan waktu panjang.
Pengalaman Ruhr di Jerman sering dirujuk sebagai salah satu contoh perubahan kawasan batu bara dan industri berat. Namun, perubahan tersebut tidak berlangsung dalam satu periode proyek. OECD menekankan bahwa restrukturisasi wilayah seperti Ruhr merupakan proses jangka panjang yang mencakup diversifikasi ekonomi, pengembangan institusi pendidikan, pembangunan infrastruktur, regenerasi lingkungan, dan penciptaan identitas ekonomi baru.
Pelajarannya bukan bahwa setiap kawasan tambang harus diubah menjadi destinasi budaya atau pusat teknologi. Pelajarannya adalah bahwa diversifikasi perlu dimulai sebelum permintaan terhadap industri lama benar-benar hilang.
Jika pelatihan baru diberikan setelah fasilitas ditutup, perusahaan dan pemerintah akan berhadapan dengan pekerja yang telah kehilangan penghasilan dan wilayah yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi.
Perencanaan dini memberikan waktu untuk:
- memetakan pekerja dan keterampilannya;
- memproyeksikan pekerjaan yang akan hilang;
- mengidentifikasi kegiatan ekonomi alternatif;
- membangun infrastruktur pendukung;
- mempersiapkan lembaga pendidikan dan pelatihan;
- menarik investasi baru;
- menata penggunaan kembali aset;
- menyiapkan perlindungan sosial; dan
- mengelola pemulihan lingkungan.
Transisi yang adil bukan program bantuan setelah penutupan, melainkan proses mengelola perubahan sebelum, selama, dan setelah penghentian kegiatan.
Pelajaran Ketiga: Pelatihan Saja Tidak Cukup
Salah satu respons paling umum terhadap hilangnya pekerjaan adalah reskilling atau upskilling. Pekerja dilatih agar dapat masuk ke sektor baru.
Namun, pelatihan hanya efektif apabila pekerjaan yang sesuai benar-benar tersedia.
Seorang operator pembangkit dapat mengikuti pelatihan pemasangan panel surya. Akan tetapi, jika proyek energi surya belum berkembang di wilayahnya, sertifikat baru tidak menjamin pekerjaan. Pekerja juga mungkin tidak dapat berpindah tempat karena memiliki rumah, keluarga, tanggungan, dan ikatan sosial.
Program pelatihan dapat gagal apabila:
- tidak didasarkan pada proyeksi permintaan tenaga kerja;
- tidak melibatkan calon pemberi kerja;
- tidak mengakui keterampilan yang telah dimiliki;
- tidak menyediakan dukungan pendapatan selama pelatihan;
- tidak mempertimbangkan usia dan pendidikan pekerja;
- tidak menjamin kualitas pekerjaan baru; atau
- pekerjaan baru berada jauh dari wilayah asal.
ILO menempatkan pengembangan keterampilan sebagai salah satu pilar penting, tetapi menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. Dialog sosial, kebijakan pasar kerja aktif, perlindungan sosial, standar ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan dukungan usaha juga diperlukan.
Artinya, transisi pekerja setidaknya perlu menghubungkan empat unsur:
| Unsur | Pertanyaan Utama |
|---|---|
| Pemetaan keterampilan | Kemampuan apa yang sudah dimiliki pekerja dan dapat dialihkan? |
| Permintaan pekerjaan | Pekerjaan apa yang benar-benar akan tersedia? |
| Perlindungan selama transisi | Bagaimana pendapatan, kesehatan, dan keluarga pekerja dilindungi? |
| Kualitas pekerjaan baru | Apakah pekerjaan baru aman, stabil, dan memberikan upah layak? |
Tujuannya bukan sekadar memindahkan pekerja dari pekerjaan “cokelat” ke pekerjaan “hijau”, tetapi memastikan perpindahan tersebut tidak menurunkan kualitas hidupnya.
Pelajaran Keempat: Dialog Sosial Harus Mempengaruhi Keputusan
Eropa memiliki tradisi hubungan industrial dan organisasi pekerja yang relatif kuat di banyak negara. Hal ini membuat serikat pekerja dapat menjadi aktor penting dalam perundingan transisi.
ILO mendefinisikan dialog sosial sebagai negosiasi, konsultasi, atau pertukaran informasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja mengenai isu ekonomi serta sosial yang menjadi kepentingan bersama.
Dalam transisi berkeadilan, dialog sosial seharusnya membahas:
- jadwal penghentian kegiatan;
- perlindungan pekerjaan;
- kompensasi;
- pensiun dini;
- penempatan kembali;
- kebutuhan pelatihan;
- keselamatan kerja;
- investasi pengganti;
- perlindungan pekerja kontrak;
- pemulihan lingkungan; dan
- pemantauan pelaksanaan.
Namun, engagement tidak boleh berhenti pada pekerja formal dan serikat pekerja.
Di Indonesia, sebagian besar dampak dapat dialami pekerja kontrak, pekerja harian, pengemudi, pedagang, pekerja informal, keluarga pekerja, dan masyarakat sekitar. Kelompok tersebut belum tentu mempunyai organisasi yang mampu mewakili kepentingannya.
Karena itu, dialog sosial perlu diperluas menjadi proses pelibatan pemangku kepentingan yang mencakup:
- pekerja tetap;
- pekerja alih daya;
- pekerja informal;
- serikat pekerja;
- masyarakat sekitar;
- pemerintah daerah;
- pelaku UMKM;
- kelompok perempuan dan pemuda;
- masyarakat adat;
- lembaga pendidikan;
- organisasi masyarakat sipil; serta
- pemasok dan kontraktor.
Kualitas partisipasi tidak diukur dari banyaknya konsultasi, tetapi dari sejauh mana masukan memengaruhi jadwal, pembiayaan, perlindungan, dan desain investasi.
Pelajaran Kelima: Diversifikasi Ekonomi Lebih Penting daripada Mengganti Satu Industri
Wilayah yang sangat bergantung pada satu industri memiliki risiko tinggi ketika industri tersebut menurun. Solusinya bukan selalu mencari satu industri baru yang ukurannya sama.
Jika batu bara digantikan hanya oleh satu proyek energi terbarukan berskala besar, wilayah tersebut tetap bergantung pada sedikit pemberi kerja dan rentan terhadap perubahan berikutnya.
Diversifikasi perlu membangun beberapa sumber kegiatan ekonomi, misalnya:
- energi terbarukan;
- manufaktur komponen;
- jasa pemeliharaan;
- pertanian dan pangan;
- rehabilitasi lingkungan;
- ekonomi sirkular;
- jasa logistik;
- pariwisata;
- ekonomi digital;
- pendidikan dan penelitian; serta
- pengembangan UMKM.
Pilihan tersebut harus berdasarkan aset dan kemampuan wilayah, bukan daftar sektor yang sedang populer.
Wilayah bekas tambang mungkin memiliki jaringan listrik, jalan, lahan, tenaga teknis, dan fasilitas industri yang dapat digunakan kembali. Namun, wilayah tersebut juga dapat memiliki pencemaran, konflik lahan, degradasi lingkungan, serta citra negatif yang menghambat investasi.
Karena itu, diversifikasi ekonomi harus berjalan bersama pemulihan lingkungan dan penataan aset.
Pelajaran Keenam: Pendanaan Harus Mengikuti Besarnya Dampak
Just Transition Mechanism menunjukkan bahwa komitmen keadilan perlu disertai instrumen pembiayaan khusus.
Tanpa pendanaan, istilah just transition berisiko menjadi prinsip normatif yang tidak mengubah keputusan.
Pembiayaan transisi perlu mencakup:
- jaminan pendapatan pekerja;
- pelatihan dan sertifikasi;
- dukungan pencarian kerja;
- pengembangan usaha baru;
- infrastruktur wilayah;
- dukungan kepada UMKM;
- perlindungan sosial;
- pemulihan lingkungan;
- penyiapan proyek;
- penguatan kapasitas pemerintah daerah;
- keterlibatan masyarakat; serta
- monitoring dampak.
Tidak seluruh kebutuhan dapat dibiayai melalui pinjaman komersial. Perlindungan pekerja, peningkatan kapasitas, konsultasi masyarakat, dan pemulihan kelompok rentan sering tidak menghasilkan arus kas langsung.
Komponen tersebut memerlukan hibah, anggaran publik, atau kontribusi perusahaan.
Sebaliknya, proyek energi dan usaha baru yang memiliki arus pendapatan dapat menggunakan pinjaman, investasi swasta, atau pembiayaan campuran.
Pelajaran pentingnya adalah membedakan antara investasi yang dapat menghasilkan pengembalian finansial dan kebutuhan sosial yang harus dibiayai karena merupakan syarat agar transisi berlangsung adil.
Pelajaran Ketujuh: Tata Kelola Wilayah Menentukan Hasil
Pendanaan besar tidak menjamin transisi berhasil apabila pemerintah daerah, lembaga pelatihan, organisasi pekerja, dan pelaku usaha tidak memiliki kapasitas untuk merencanakan serta menjalankannya.
OECD menekankan pentingnya mekanisme tata kelola yang kuat dan pendekatan place-based bagi wilayah yang mengalami transisi industri. Kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam strategi wilayah yang mempunyai data, pembagian peran, sumber pembiayaan, dan mekanisme akuntabilitas.
Tata kelola transisi perlu menjawab:
- siapa yang memimpin;
- siapa yang terdampak;
- siapa yang membiayai;
- siapa yang melaksanakan;
- siapa yang mengawasi;
- bagaimana konflik kepentingan dikelola;
- bagaimana data dibagikan; dan
- bagaimana keberhasilan dievaluasi.
Di Indonesia, peran pemerintah daerah sangat penting karena mereka menghadapi dampak langsung terhadap pekerjaan, pendapatan daerah, layanan publik, dan ekonomi lokal.
Namun, pemerintah daerah tidak selalu dilibatkan sejak awal dalam keputusan energi nasional atau investasi. Ketika jadwal penghentian fasilitas ditentukan tanpa kesiapan daerah, pemerintah lokal menerima dampak tetapi tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk merespons.
Eropa Juga Belum Menyelesaikan Seluruh Persoalan
Pengalaman Eropa tidak boleh digambarkan sebagai keberhasilan yang sempurna.
Beberapa tantangan tetap muncul:
- proses administratif pendanaan yang kompleks;
- kapasitas perencanaan yang berbeda antarwilayah;
- risiko dana lebih mudah diakses oleh institusi yang sudah kuat;
- keterlambatan penciptaan pekerjaan baru;
- ketidaksesuaian keterampilan;
- perbedaan kualitas antara pekerjaan lama dan pekerjaan baru;
- dominasi proyek besar;
- keterbatasan partisipasi masyarakat;
- persaingan kepentingan antarsektor; serta
- risiko investasi yang tetap mempertahankan ketergantungan lama.
Jumlah pekerjaan energi bersih yang lebih besar secara regional juga tidak otomatis memberikan jalan keluar bagi setiap pekerja batu bara. Pekerjaan baru dapat muncul di tempat berbeda atau memerlukan latar belakang pendidikan yang tidak dimiliki pekerja lama.
Selain itu, keberhasilan transformasi wilayah seperti Ruhr membutuhkan waktu puluhan tahun dan dukungan sumber daya yang besar. Proses tersebut sulit direplikasi dalam program tiga atau lima tahun.
Pelajaran dari Eropa seharusnya mencakup keberhasilan sekaligus keterbatasannya.
Mengapa Indonesia Tidak Dapat Menyalin Model Eropa?
Indonesia memiliki karakteristik transisi yang berbeda.
1. Tingkat pekerjaan informal lebih tinggi
Banyak orang yang bergantung pada industri karbon tidak tercatat sebagai pekerja langsung. Mereka dapat bekerja sebagai pengemudi, pekerja harian, pedagang, penyedia tempat tinggal, pemasok kecil, atau pekerja pada subkontraktor.
Jika pemetaan hanya menggunakan data kepegawaian perusahaan, sebagian besar kelompok terdampak tidak terlihat.
2. Perlindungan sosial belum merata
Negara dengan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat memiliki kapasitas lebih besar untuk menopang pekerja selama kehilangan pekerjaan atau mengikuti pelatihan.
Di Indonesia, banyak pekerja informal dan rumah tangga rentan belum memiliki perlindungan yang memadai. Hilangnya pendapatan selama beberapa minggu saja dapat memberikan dampak serius.
3. Kapasitas fiskal dan kelembagaan berbeda
Dana transisi Uni Eropa didukung oleh anggaran regional, nasional, dan supranasional. Indonesia perlu menentukan pembagian beban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga keuangan, dan mitra internasional.
4. Rantai nilai batu bara tersebar antarpulau
Dampak penghentian PLTU di Jawa dapat muncul di wilayah tambang dan pelabuhan di Kalimantan atau Sumatera. Karena itu, analisis wilayah tidak boleh berhenti di lokasi pembangkit.
5. Kebutuhan energi dan keterjangkauan masih menjadi isu
Transisi perlu menjaga keandalan serta keterjangkauan energi. Kenaikan biaya energi dapat memberikan dampak lebih berat bagi rumah tangga miskin dan UMKM.
6. Ketergantungan pendapatan daerah berbeda
Sebagian daerah bergantung pada aktivitas pertambangan, pajak, bagi hasil, atau belanja perusahaan. Transisi dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah membiayai pelayanan publik.
Perbedaan tersebut tidak berarti Indonesia harus menunda transisi. Justru, perbedaan ini menunjukkan perlunya desain yang lebih kontekstual.
Relevansi JETP bagi Indonesia
Indonesia meluncurkan Just Energy Transition Partnership bersama kelompok mitra internasional pada 2022. Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP kemudian diterbitkan pada November 2023 sebagai kerangka investasi dan kebijakan transisi sektor ketenagalistrikan.
JETP membawa peluang pembiayaan, percepatan energi terbarukan, dan pengurangan emisi. Namun, transisi yang berkeadilan tidak akan tercapai hanya karena dokumen menggunakan kata “just”.
Aspek keadilan perlu diterjemahkan ke dalam pertanyaan operasional:
- Pekerja dan wilayah mana yang akan terdampak?
- Bagaimana dampak tidak langsung dihitung?
- Berapa dana yang dialokasikan untuk perlindungan sosial?
- Siapa yang membiayai reskilling?
- Apakah pekerjaan baru memberikan kondisi yang layak?
- Bagaimana pemerintah daerah dilibatkan?
- Apakah masyarakat mengetahui jadwal perubahan?
- Bagaimana pekerja informal didata?
- Bagaimana pemulihan lahan dan aset dilakukan?
- Bagaimana kelompok rentan berpartisipasi?
- Bagaimana manfaat energi bersih dibagikan?
Jika pembiayaan lebih banyak diarahkan pada infrastruktur, sementara aspek ketenagakerjaan dan pembangunan wilayah dianggap sebagai kegiatan tambahan, keadilan berisiko tertinggal di belakang target teknologi.
Kerangka Teknis Transisi Berkeadilan untuk Indonesia
1. Petakan ketergantungan, bukan hanya emisi
Inventarisasi emisi menunjukkan sumber karbon, tetapi belum menunjukkan siapa yang bergantung pada sumber tersebut.
Pemetaan perlu mencakup:
- pekerja langsung;
- pekerja kontraktor;
- pekerja informal;
- pemasok;
- UMKM;
- keluarga pekerja;
- pendapatan pemerintah daerah;
- aset publik;
- layanan sosial;
- penggunaan lahan;
- dampak lingkungan; dan
- identitas sosial wilayah.
2. Susun baseline sosial-ekonomi
Sebelum menentukan jadwal transisi, perlu tersedia data mengenai:
- jumlah dan profil pekerja;
- status hubungan kerja;
- tingkat pendapatan;
- keterampilan;
- usia dan pendidikan;
- kepesertaan jaminan sosial;
- kondisi usaha lokal;
- kontribusi industri terhadap ekonomi daerah;
- kelompok rentan; serta
- kondisi lingkungan awal.
Baseline menjadi dasar menilai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung kerugian.
3. Lakukan analisis skenario
Setiap skenario penghentian atau pengurangan operasi perlu disertai proyeksi sosial-ekonomi.
| Komponen | Pertanyaan Analisis |
|---|---|
| Pekerjaan | Berapa pekerjaan langsung dan tidak langsung yang berubah? |
| Pendapatan | Berapa pendapatan rumah tangga yang berisiko hilang? |
| Ekonomi daerah | Bagaimana dampaknya terhadap usaha dan penerimaan daerah? |
| Energi | Bagaimana pengaruhnya terhadap tarif, pasokan, dan keandalan? |
| Lingkungan | Risiko apa yang berkurang dan kewajiban pemulihan apa yang muncul? |
| Kelompok rentan | Siapa yang menanggung dampak paling besar? |
| Alternatif | Investasi apa yang dapat menggantikan aktivitas lama? |
4. Susun rencana transisi wilayah
Rencana harus menghubungkan jadwal perubahan industri dengan:
- strategi ekonomi daerah;
- proyek investasi;
- kebutuhan infrastruktur;
- program tenaga kerja;
- perlindungan sosial;
- pemulihan lingkungan;
- pengelolaan aset;
- pembiayaan; serta
- indikator keberhasilan.
Rencana wilayah perlu disusun bersama pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal.
5. Hubungkan pelatihan dengan pekerjaan
Setiap program pelatihan perlu memiliki:
- proyeksi kebutuhan tenaga kerja;
- calon pemberi kerja;
- standar kompetensi;
- pengakuan keterampilan sebelumnya;
- dukungan biaya hidup;
- sertifikasi;
- penempatan kerja; dan
- pemantauan setelah pelatihan.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah peserta tersertifikasi. Indikatornya harus mencakup penempatan, pendapatan, kualitas kerja, dan keberlanjutan pekerjaan.
6. Siapkan perlindungan transisi
Perlindungan dapat berbentuk:
- jaminan kehilangan pekerjaan;
- bantuan pendapatan sementara;
- perlindungan kesehatan;
- dukungan mobilitas;
- pensiun dini;
- beasiswa bagi keluarga;
- konseling;
- dukungan usaha; dan
- akses terhadap pembiayaan.
Desainnya perlu mempertimbangkan pekerja nonpegawai dan kelompok informal.
7. Bangun portofolio ekonomi alternatif
Diversifikasi perlu dinilai berdasarkan:
- keunggulan wilayah;
- kapasitas tenaga kerja;
- kebutuhan pasar;
- kesiapan infrastruktur;
- dampak lingkungan;
- kualitas pekerjaan;
- akses modal; dan
- potensi keterlibatan usaha lokal.
Jangan mengasumsikan bahwa seluruh wilayah batu bara harus menjadi pusat energi terbarukan. Sebagian wilayah mungkin lebih sesuai untuk pertanian, manufaktur, jasa, rehabilitasi ekosistem, atau kombinasi beberapa sektor.
8. Tetapkan mekanisme pembiayaan yang adil
Pembiayaan perlu membedakan:
- investasi komersial;
- pelayanan publik;
- perlindungan pekerja;
- pemulihan lingkungan;
- pengembangan kapasitas;
- kompensasi;
- penguatan UMKM; dan
- biaya partisipasi masyarakat.
Perusahaan yang memperoleh manfaat dan menimbulkan dampak dari industri lama perlu memiliki kontribusi yang jelas. Beban transisi tidak seharusnya sepenuhnya dialihkan kepada masyarakat atau anggaran daerah.
9. Ukur distribusi dampak
Indikator agregat dapat menutupi ketidakadilan. Penambahan 10.000 pekerjaan hijau belum tentu mengompensasi hilangnya 5.000 pekerjaan apabila pekerjaan baru berada di wilayah lain atau memberikan upah lebih rendah.
Evaluasi perlu dipilah berdasarkan:
- wilayah;
- status kerja;
- gender;
- usia;
- pendidikan;
- disabilitas;
- kelompok pendapatan;
- status formal dan informal; serta
- keterlibatan dalam rantai nilai.
Peran Perusahaan dalam Transisi yang Berkeadilan
Perusahaan tidak perlu menunggu seluruh kebijakan nasional selesai.
Perusahaan dapat mulai dengan:
- memasukkan risiko sosial transisi ke dalam strategi dan manajemen risiko;
- memetakan pekerjaan langsung serta rantai nilai;
- mengidentifikasi kelompok dan wilayah yang bergantung pada operasi;
- melibatkan pekerja serta masyarakat sebelum keputusan final;
- menyusun rencana tenaga kerja;
- mengalokasikan CAPEX dan OPEX untuk aspek sosial transisi;
- mengembangkan pemasok serta usaha alternatif;
- menata penggunaan kembali aset;
- memastikan pemulihan lingkungan;
- membangun mekanisme pengaduan; dan
- memantau outcome sosial setelah perubahan dilakukan.
Dalam pelaporan ESG, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengungkap penurunan emisi atau investasi teknologi. Perusahaan juga perlu menjelaskan:
- pekerjaan yang terdampak;
- kualitas pekerjaan baru;
- hasil pelatihan;
- perlindungan pekerja;
- dampak terhadap pemasok;
- keterlibatan masyarakat;
- kontribusi terhadap ekonomi wilayah; serta
- hasil pemulihan lingkungan.
Transisi yang Berkeadilan Bukan Hambatan bagi Dekarbonisasi
Keadilan terkadang dianggap memperlambat transisi karena membutuhkan konsultasi, perlindungan sosial, dan biaya tambahan.
Pandangan tersebut terlalu sempit.
Transisi yang mengabaikan pekerja dan masyarakat dapat menghadapi penolakan, konflik, keterlambatan proyek, kehilangan kepercayaan, serta perubahan kebijakan. Sebaliknya, proses yang memberikan kepastian, alternatif penghidupan, dan pembagian manfaat yang lebih adil dapat memperkuat legitimasi transisi.
Pelajaran terbesar dari Eropa bukan bahwa setiap negara memerlukan dana dengan nama yang sama atau harus mengikuti model kelembagaan Uni Eropa.
Pelajarannya adalah bahwa penurunan emisi harus disertai perencanaan wilayah, pendanaan, dialog sosial, perlindungan pekerja, diversifikasi ekonomi, serta akuntabilitas.
Indonesia memiliki struktur ekonomi dan sosial yang berbeda. Tingginya pekerjaan informal, ketimpangan kapasitas daerah, rantai pasok antarpulau, serta kebutuhan energi yang terus tumbuh membuat tantangannya lebih kompleks.
Karena itu, pertanyaan utama transisi tidak boleh berhenti pada, “Berapa emisi yang berhasil diturunkan?”
Pertanyaan yang sama pentingnya adalah: “Siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan apakah pihak yang paling terdampak memiliki perlindungan serta suara dalam menentukan masa depannya?”
Transisi baru dapat disebut berkeadilan apabila ekonomi rendah karbon tidak hanya lebih bersih, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang layak, wilayah yang tangguh, dan kesempatan yang lebih setara.
Referensi
European Commission. The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind. European Commission
European Parliament and Council of the European Union. (2021). Regulation (EU) 2021/1056 Establishing the Just Transition Fund. EUR-Lex
European Commission Joint Research Centre. (2021). EU Coal, Peat and Oil Shale Regions: Updated Analysis of the Challenges Ahead. Joint Research Centre
International Labour Organization. (2015). Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All. ILO
International Labour Organization. (2022). Just Transition Policy Brief: Skills Development for a Just Transition. ILO
International Labour Organization. Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies. ILO
OECD. (2019). A Review of “Transition Management” Strategies: Lessons for Advancing the Green Low-Carbon Transition. OECD Green Growth Papers. OECD
OECD. (2023). Regions in Industrial Transition 2023: New Approaches to Persistent Problems. OECD
Just Energy Transition Partnership Indonesia. (2023). Comprehensive Investment and Policy Plan. JETP Indonesia
Just Energy Transitions in Coal Regions. (2024). EU Just Energy Transition: Recommendations for Indonesia. JET Knowledge

