Pekerja Informal yang Tidak Terlihat dalam Pelaporan ESG

Sebuah perusahaan melaporkan bahwa seluruh pegawainya telah memperoleh upah sesuai ketentuan, jaminan sosial, pelatihan keselamatan kerja, serta akses terhadap mekanisme pengaduan.

Data tersebut terlihat meyakinkan. Namun, siapakah yang dimaksud dengan “seluruh pegawai”?

Apakah angka itu juga mencakup petugas kebersihan dari perusahaan alih daya, pengemudi yang mengangkut produk, pekerja bongkar muat harian, penjaga keamanan dari vendor, pekerja rumahan, petani pemasok, pemulung yang mengumpulkan bahan daur ulang, atau tenaga kerja di pemasok lapis kedua dan ketiga?

Mereka mungkin tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan. Nama mereka tidak tercatat dalam sistem sumber daya manusia. Perusahaan tidak membayarkan upah mereka secara langsung. Meskipun demikian, pekerjaan mereka dapat menopang kegiatan operasional dan rantai nilai perusahaan.

Di sinilah salah satu titik buta pelaporan ESG muncul.

Perusahaan dapat memiliki data yang sangat lengkap mengenai pegawai tetap, tetapi tidak mengetahui berapa banyak orang yang bekerja di luar batas formal organisasinya. Akibatnya, sebagian pekerja yang paling rentan justru menjadi kelompok yang paling sedikit terlihat dalam laporan keberlanjutan.

Pekerja Informal Bukan Kelompok Kecil di Pinggiran Ekonomi

Pekerjaan informal sering dipersepsikan sebagai aktivitas ekonomi berskala kecil yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan besar. Padahal, pekerja informal dapat berada di berbagai lapisan rantai nilai.

International Labour Organization menjelaskan bahwa pekerjaan informal mencakup pekerjaan yang dalam hukum atau praktiknya tidak memperoleh perlindungan yang memadai melalui pengaturan formal. Pekerja tersebut dapat berada di perusahaan informal maupun bekerja secara informal di dalam atau terkait dengan perusahaan formal.

Menurut World Employment and Social Outlook: Trends 2025, pekerjaan informal masih dialami sekitar tiga dari lima pekerja di dunia. Artinya, informalitas bukan pengecualian dalam pasar tenaga kerja global.

Dalam praktiknya, pekerja informal dapat mencakup:

  • petani kecil yang memasok bahan baku;
  • nelayan tradisional dalam rantai pasok pangan;
  • pekerja harian lepas;
  • pekerja musiman di perkebunan;
  • pekerja rumahan yang dibayar berdasarkan jumlah produk;
  • pengemudi dan kurir berbasis aplikasi;
  • pekerja bongkar muat;
  • pedagang kecil di sekitar wilayah operasi;
  • pengumpul dan pemilah sampah;
  • pekerja pada subkontraktor;
  • anggota keluarga yang bekerja tanpa dibayar; serta
  • pekerja migran tanpa dokumentasi kerja yang memadai.

Tidak seluruh pekerja tersebut selalu memenuhi definisi informal yang sama. Ada pekerja nonpegawai yang tetap memiliki kontrak dan perlindungan formal. Sebaliknya, seseorang dapat bekerja di perusahaan yang terdaftar secara resmi tetapi hubungan kerjanya tidak memberikan perlindungan yang layak.

Karena itu, perusahaan perlu membedakan setidaknya tiga kelompok:

KelompokKarakteristik UmumContoh
Pegawai perusahaanMemiliki hubungan kerja langsungPegawai tetap dan pegawai kontrak langsung
Pekerja nonpegawaiMelakukan pekerjaan yang dikendalikan perusahaan, tetapi tidak menjadi pegawai langsungPetugas keamanan alih daya, tenaga kebersihan, dan pekerja dari agen tenaga kerja
Pekerja dalam rantai nilaiBekerja pada pemasok, distributor, mitra, atau lapisan rantai nilai lainnyaPekerja pemasok, petani plasma, pekerja rumahan, pengemudi, dan pemilah sampah

Pembedaan ini penting karena tingkat kendali, hubungan bisnis, jenis dampak, dan kemampuan perusahaan melakukan intervensi berbeda pada setiap kelompok.

Mengapa Mereka Tidak Terlihat?

Ketidakterlihatan pekerja informal bukan semata-mata karena perusahaan sengaja mengabaikannya. Sering kali, sistem pelaporan memang dibangun berdasarkan batas organisasi yang terlalu sempit.

Data berhenti di sistem kepegawaian

Fungsi sumber daya manusia biasanya memiliki data terperinci mengenai pegawai langsung: jenis kelamin, usia, lokasi, masa kerja, status kontrak, pelatihan, kecelakaan kerja, remunerasi, dan kepesertaan jaminan sosial.

Namun, petugas keamanan dikelola oleh fungsi pengadaan atau umum. Pengemudi dikelola perusahaan logistik. Pekerja konstruksi berada di bawah kontraktor. Petani pemasok berhubungan dengan agregator. Pekerja rumahan mungkin hanya diketahui oleh pemasok lapis kedua.

Informasi mengenai tenaga kerja akhirnya tersebar dalam sistem yang berbeda dan tidak pernah dikonsolidasikan.

Hubungan kontraktual dianggap sebagai batas tanggung jawab

Perusahaan sering menggunakan status hukum sebagai satu-satunya dasar menentukan siapa yang perlu dilaporkan. Apabila seseorang bukan pegawai langsung, kondisi kerjanya dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab vendor.

Padahal, standar keberlanjutan dan prinsip bisnis bertanggung jawab tidak hanya melihat siapa yang menandatangani kontrak kerja. Perusahaan juga perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan, dikontribusikan, atau berkaitan langsung dengan operasi, produk, dan hubungan bisnisnya.

Rantai pasok hanya dipetakan pada tingkat perusahaan

Daftar pemasok umumnya berisi nama badan usaha, nilai kontrak, jenis barang atau jasa, dan status legalitas. Informasi mengenai orang yang bekerja di balik pemasok tersebut belum tentu tersedia.

Satu pemasok resmi dapat menggunakan subkontraktor. Subkontraktor dapat mempekerjakan pekerja harian. Sebagian produksi dapat dialihkan kepada pekerja rumahan. Dengan hanya melihat perusahaan lapis pertama, risiko pada lapisan berikutnya menjadi tidak terlihat.

Informalitas dianggap terlalu sulit diukur

Jumlah pekerja musiman dapat berubah. Pekerja tidak selalu memiliki kontrak tertulis. Satu orang dapat bekerja pada beberapa pemberi kerja. Identitas dan lokasi pekerja mungkin tidak terdokumentasi.

Kesulitan tersebut nyata. Namun, ketiadaan data yang sempurna tidak berarti perusahaan boleh menganggap tidak ada dampak. Perusahaan dapat memulai dengan estimasi, sampel, rentang jumlah, lokasi berisiko tinggi, dan penjelasan keterbatasan data secara transparan.

Pekerja takut menyampaikan kondisi sebenarnya

Pekerja informal memiliki posisi tawar yang lemah. Mereka dapat kehilangan pekerjaan apabila menyampaikan keluhan mengenai upah, keselamatan, jam kerja, kekerasan, atau diskriminasi.

Ketika wawancara dilakukan di hadapan supervisor atau pemasok, jawaban yang diperoleh cenderung positif. Karena itu, “tidak ada keluhan” belum tentu berarti tidak ada masalah. Bisa jadi, pekerja tidak mengetahui kanal pengaduan, tidak percaya pada kerahasiaannya, atau takut mengalami pembalasan.

Ketika Laporan ESG Hanya Menampilkan Sisi yang Formal

Pelaporan ESG dapat menciptakan kesan bahwa kondisi tenaga kerja perusahaan telah dikelola dengan baik. Persentase kepesertaan jaminan sosial mendekati 100 persen. Tingkat pelatihan keselamatan meningkat. Tidak ditemukan pekerja anak. Tidak ada pengaduan mengenai diskriminasi.

Namun, seluruh klaim tersebut dapat menjadi menyesatkan apabila cakupannya hanya pegawai langsung.

Sebagai contoh, perusahaan melaporkan tidak terdapat kecelakaan kerja fatal pada pegawai. Pada periode yang sama, seorang pekerja kontraktor mengalami kecelakaan saat melakukan pemeliharaan fasilitas. Jika insiden tersebut tidak masuk ke dalam data perusahaan karena korban bukan pegawai langsung, pembaca memperoleh gambaran risiko yang tidak utuh.

Hal serupa dapat terjadi pada indikator lainnya:

  • upah layak hanya dianalisis untuk pegawai perusahaan;
  • jam kerja pemasok tidak diperiksa;
  • pelatihan keselamatan tidak mencakup pekerja harian;
  • mekanisme keluhan tidak dapat diakses pekerja migran;
  • risiko pekerja anak berhenti diperiksa pada pemasok lapis pertama;
  • pekerja perempuan rumahan tidak tercatat dalam data keberagaman; dan
  • pemulung yang memasok material daur ulang tidak dipandang sebagai bagian dari rantai nilai.

Pelaporan yang demikian mungkin benar secara teknis berdasarkan batas data tertentu. Namun, tanpa penjelasan mengenai cakupan dan keterbatasannya, laporan dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Informalitas Bukan Hanya Persoalan Kepatuhan

Pekerja informal sering dibahas sebagai risiko hukum: tidak adanya kontrak, upah di bawah ketentuan, atau ketidakikutsertaan dalam jaminan sosial. Padahal, persoalannya lebih luas.

Informalitas dapat berhubungan dengan:

  • pendapatan yang tidak stabil;
  • ketidakpastian jam dan kelanjutan kerja;
  • keterbatasan perlindungan saat sakit atau mengalami kecelakaan;
  • kesulitan membentuk atau bergabung dengan organisasi pekerja;
  • tingginya paparan terhadap bahaya;
  • kerentanan terhadap pemotongan upah dan biaya perekrutan;
  • keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan;
  • diskriminasi dan kekerasan;
  • pekerjaan anak atau kerja paksa; serta
  • rendahnya posisi tawar terhadap pemberi kerja atau pembeli.

Risiko tersebut dapat berkembang menjadi risiko operasional dan finansial bagi perusahaan. Kecelakaan pada kontraktor dapat menghentikan operasi. Pelanggaran di pemasok dapat memicu tuntutan pelanggan. Ketergantungan pada tenaga kerja berupah rendah dapat menimbulkan pergantian pekerja dan menurunkan kualitas. Eksploitasi dalam rantai pasok dapat merusak reputasi serta akses pasar.

IFRS S1 menjelaskan bahwa risiko dan peluang keberlanjutan dapat timbul dari interaksi perusahaan dengan pemangku kepentingan, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di sepanjang rantai nilainya. Dampak dan ketergantungan terhadap sumber daya serta hubungan tersebut dapat memengaruhi arus kas, akses pembiayaan, atau biaya modal perusahaan.

Dengan demikian, pekerja informal bukan hanya subjek filantropi atau program sosial. Kondisi mereka dapat menjadi bagian dari risiko dan ketahanan model bisnis.

Apa yang Diminta oleh Kerangka Pelaporan?

Beberapa kerangka keberlanjutan telah memperluas perhatian dari pegawai langsung menuju pekerja nonpegawai dan pekerja dalam rantai nilai.

GRI: pekerja yang bukan pegawai

GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 membedakan pegawai pada Pengungkapan 2-7 dan pekerja yang bukan pegawai pada Pengungkapan 2-8.

Untuk pekerja nonpegawai yang pekerjaannya dikendalikan organisasi, perusahaan diminta melaporkan jumlah total, menjelaskan jenis pekerja yang paling umum, hubungan kontraktualnya, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan metodologi penghitungan.

GRI juga mendorong perusahaan menjelaskan fluktuasi jumlah pekerja, misalnya akibat kegiatan musiman.

Namun, Pengungkapan 2-8 tidak otomatis mencakup seluruh pekerja dalam rantai pasok. Karena itu, perusahaan tetap perlu menggunakan pengungkapan topik material, uji tuntas, dan informasi mengenai dampak rantai nilai untuk membaca kelompok yang lebih luas.

ESRS: pekerja dalam rantai nilai

European Sustainability Reporting Standards memiliki ESRS S2 yang secara khusus membahas workers in the value chain. Cakupannya meliputi pekerja di rantai nilai hulu dan hilir yang terdampak atau berpotensi terdampak secara material oleh operasi, produk, jasa, maupun hubungan bisnis perusahaan.

Pendekatan ini tidak mengharuskan seluruh pekerja dilaporkan dengan kedalaman yang sama. Perusahaan perlu mengidentifikasi lokasi, sektor, jenis pekerjaan, dan kelompok pekerja yang menghadapi dampak material.

IFRS S1: risiko dan peluang di sepanjang rantai nilai

IFRS S1 berfokus pada informasi keberlanjutan yang material bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya. Standar ini tidak menjadi daftar lengkap indikator ketenagakerjaan.

Namun, perusahaan perlu memahami dampak dan ketergantungannya di sepanjang rantai nilai untuk mengidentifikasi risiko serta peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek perusahaan.

Artinya, kondisi pekerja menjadi relevan apabila dapat memengaruhi model bisnis, operasi, reputasi, biaya, produktivitas, akses pasar, atau ketahanan rantai pasok.

Perbedaan pendekatan tersebut perlu dipahami. GRI berorientasi pada dampak organisasi, ESRS menerapkan perspektif materialitas ganda, sedangkan IFRS S1 berorientasi pada informasi material bagi penyedia modal. Perusahaan dapat menggunakan ketiganya secara saling melengkapi tanpa menyamakan tujuan setiap standar.

Memformalkan Seluruh Pekerja Bukan Satu-Satunya Jawaban

Ketika menemukan pekerja informal, respons yang terlihat paling mudah adalah meminta seluruh pemasok segera melakukan formalisasi.

Tujuannya baik, tetapi penerapan yang terlalu kaku dapat menghasilkan dampak yang tidak diinginkan.

Pemasok kecil mungkin tidak memiliki kapasitas administratif dan keuangan untuk langsung memenuhi seluruh persyaratan. Jika perusahaan menghentikan kontrak tanpa masa transisi, pekerjaan dapat hilang atau berpindah lebih jauh ke lapisan rantai pasok yang semakin sulit dipantau.

Hal yang sama dapat terjadi pada program pemasok lokal. Persyaratan legalitas, laporan keuangan, sertifikasi, kapasitas produksi, dan jaminan yang terlalu tinggi dapat membuat usaha kecil tidak pernah memperoleh kesempatan masuk.

Formalisasi seharusnya dipandang sebagai proses untuk meningkatkan perlindungan, kepastian, dan produktivitas pekerja—bukan sekadar mengubah status administratif.

Prosesnya dapat dilakukan bertahap melalui:

  • pencatatan tenaga kerja;
  • kontrak atau bukti hubungan kerja yang mudah dipahami;
  • transparansi upah dan potongan;
  • akses terhadap jaminan sosial;
  • perbaikan keselamatan dan kesehatan kerja;
  • legalisasi usaha;
  • peningkatan kapasitas administrasi pemasok;
  • akses pembiayaan;
  • kebebasan berserikat; dan
  • penguatan mekanisme pengaduan.

Tujuannya bukan hanya membuat pekerja “tercatat”, tetapi memastikan mereka memperoleh perlindungan yang lebih baik.

Langkah Teknis Menemukan Pekerja yang Tidak Terlihat

Perusahaan tidak harus menunggu sampai memiliki sistem data yang sempurna. Proses dapat dimulai melalui beberapa tahapan berikut.

1. Tetapkan batas dan kategori pekerja

Perusahaan perlu menyepakati definisi operasional mengenai:

  • pegawai langsung;
  • pekerja nonpegawai yang pekerjaannya dikendalikan perusahaan;
  • pekerja pada kontraktor dan subkontraktor;
  • pekerja dalam rantai nilai hulu;
  • pekerja dalam rantai nilai hilir; serta
  • pekerja informal dan kelompok rentan.

Definisi tersebut harus digunakan secara konsisten oleh fungsi SDM, pengadaan, operasional, risiko, keberlanjutan, dan keselamatan kerja.

2. Susun peta tenaga kerja dan rantai nilai

Pemetaan dimulai dari proses bisnis, bukan hanya daftar vendor.

Tahap Rantai NilaiPertanyaan Pemetaan
Bahan bakuSiapa yang menanam, menangkap, menambang, mengumpulkan, atau memproduksi bahan?
ProduksiApakah terdapat tenaga alih daya, musiman, harian, migran, atau pekerja rumahan?
LogistikSiapa yang mengangkut, menyimpan, serta melakukan bongkar muat?
PenjualanApakah produk dijual melalui agen, pengecer kecil, atau pekerja platform?
PascakonsumsiSiapa yang mengumpulkan, memilah, menggunakan kembali, atau mendaur ulang produk?

Hasil pemetaan tidak harus langsung berupa angka pasti. Perusahaan dapat menggunakan rentang, estimasi, dan tingkat keyakinan data.

3. Prioritaskan berdasarkan risiko, bukan nilai kontrak

Pemasok dengan nilai kontrak kecil belum tentu memiliki risiko sosial rendah. Jasa kebersihan, keamanan, konstruksi, transportasi, pertanian, pengolahan limbah, dan pekerjaan musiman dapat memiliki risiko tenaga kerja yang tinggi meskipun nilai pengadaannya tidak dominan.

Kriteria prioritas dapat meliputi:

  • intensitas tenaga kerja;
  • tingkat informalitas sektor;
  • penggunaan subkontraktor;
  • pekerjaan berbahaya;
  • penggunaan tenaga migran;
  • lokasi dengan penegakan hukum lemah;
  • dominasi pekerja perempuan atau anak muda;
  • sistem pembayaran berdasarkan hasil;
  • tekanan harga dan tenggat waktu; serta
  • riwayat kecelakaan atau keluhan.

4. Kumpulkan data dari lebih dari satu sumber

Kuesioner pemasok saja tidak cukup. Data dapat diperoleh melalui:

  • dokumen kontrak dan pengadaan;
  • daftar tenaga kerja;
  • catatan akses lokasi;
  • data keselamatan kerja;
  • wawancara pemasok;
  • wawancara pekerja secara rahasia;
  • kunjungan lapangan;
  • organisasi pekerja;
  • organisasi masyarakat sipil;
  • mekanisme pengaduan; dan
  • data pemerintah atau asosiasi industri.

Triangulasi diperlukan karena pemasok dan pekerja dapat memberikan informasi yang berbeda.

5. Libatkan pekerja dengan metode yang aman

Keterlibatan pekerja harus mempertimbangkan risiko pembalasan.

Wawancara sebaiknya tidak dilakukan di hadapan pemberi kerja atau supervisor. Informasi mengenai tujuan, kerahasiaan, serta tindak lanjut perlu dijelaskan. Kanal pengaduan harus tersedia dalam bahasa dan media yang dapat diakses pekerja.

Untuk pekerja rumahan, perempuan, pekerja migran, atau penyandang disabilitas, metode engagement mungkin perlu disesuaikan. Survei digital tidak selalu memadai apabila pekerja tidak memiliki perangkat, literasi, atau rasa aman dalam menggunakan kanal tersebut.

6. Analisis penyebab, bukan hanya pelanggaran

Temuan upah rendah, jam kerja panjang, atau tidak adanya alat pelindung tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memberikan teguran kepada pemasok.

Perusahaan perlu memeriksa apakah praktik pengadaannya turut menciptakan masalah:

  • Apakah harga kontrak cukup untuk memenuhi standar tenaga kerja?
  • Apakah waktu pengerjaan terlalu singkat?
  • Apakah perubahan pesanan terjadi secara mendadak?
  • Apakah pembayaran kepada pemasok terlambat?
  • Apakah perusahaan menggunakan banyak lapisan subkontraktor?
  • Apakah insentif pembelian hanya menekankan harga termurah?

Uji tuntas yang baik juga melihat keputusan perusahaan sendiri sebagai kemungkinan penyebab risiko.

7. Susun tindakan berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan

Respons perusahaan perlu disesuaikan dengan hubungannya terhadap dampak.

  • Jika perusahaan menyebabkan dampak, perusahaan perlu menghentikan, mencegah, dan memulihkannya.
  • Jika perusahaan berkontribusi terhadap dampak, perusahaan perlu menghentikan kontribusinya dan mendukung pemulihan.
  • Jika dampak berkaitan langsung melalui hubungan bisnis, perusahaan perlu menggunakan pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi dampak.

Penghentian kontrak dapat menjadi pilihan terakhir untuk pelanggaran berat atau ketika pemasok menolak perbaikan. Namun, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja.

8. Bangun data secara bertahap

Roadmap data dapat disusun dalam beberapa tingkat:

TahapData yang Dikembangkan
DasarJenis pekerja, lokasi, pekerjaan, hubungan kontraktual, dan estimasi jumlah
MenengahGender, status migran, jam kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan, serta akses pengaduan
LanjutanUpah layak, kebebasan berserikat, dampak pengadaan, subkontraktor, kelompok rentan, dan hasil pemulihan

Perusahaan perlu menjelaskan metode penghitungan, periode data, cakupan, asumsi, serta keterbatasannya.

Apa yang Seharusnya Diungkapkan dalam Laporan ESG?

Pelaporan yang baik tidak harus mengklaim bahwa perusahaan telah memetakan seluruh pekerja hingga lapisan paling bawah. Pelaporan justru perlu menunjukkan seberapa jauh perusahaan telah memahami rantai nilainya dan bagian mana yang masih belum diketahui.

Informasi yang dapat diungkapkan antara lain:

  1. Definisi pegawai, pekerja nonpegawai, dan pekerja rantai nilai yang digunakan.
  2. Jenis dan estimasi jumlah pekerja nonpegawai.
  3. Lokasi serta sektor dengan tingkat informalitas tinggi.
  4. Metode pemetaan dan sumber data.
  5. Dampak positif dan negatif yang material.
  6. Kelompok pekerja yang paling rentan.
  7. Kebijakan dan proses uji tuntas.
  8. Cara pekerja dilibatkan.
  9. Mekanisme keluhan dan perlindungan dari pembalasan.
  10. Temuan utama, tindakan korektif, dan hasilnya.
  11. Cakupan program jaminan sosial, keselamatan, atau formalisasi.
  12. Keterbatasan data dan target peningkatan cakupan berikutnya.

Hindari menggabungkan seluruh pekerja ke dalam satu angka tanpa menjelaskan kategorinya. Rata-rata upah, kecelakaan, atau pelatihan dapat menyembunyikan ketimpangan antarstatus kerja dan lokasi.

Dari Kepatuhan Menuju Transisi yang Adil

Pelaporan pekerja informal bukan sekadar upaya menambah tabel dalam laporan keberlanjutan. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki kualitas keputusan.

Ketika pekerja mulai terlihat, perusahaan dapat mengetahui siapa yang paling menanggung tekanan efisiensi, siapa yang belum terlindungi, dan pada bagian mana rantai nilai bergantung pada pekerjaan murah serta tidak aman.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk:

  • memperbaiki kebijakan pengadaan;
  • menata penggunaan tenaga alih daya;
  • meningkatkan standar keselamatan kontraktor;
  • membuka akses jaminan sosial;
  • memperkuat pemasok kecil;
  • membangun harga pembelian yang lebih adil;
  • mencegah pekerja anak dan kerja paksa;
  • memperluas akses mekanisme pengaduan; serta
  • merancang transisi menuju pekerjaan formal dan layak.

Perusahaan mungkin tidak memiliki kendali langsung atas seluruh pekerja dalam rantai nilai. Namun, perusahaan dapat memiliki pengaruh melalui kontrak, harga, spesifikasi, jadwal, audit, peningkatan kapasitas, dan keputusan pembelian.

Besarnya pengaruh tersebut perlu digunakan secara proporsional.

Mereka Tidak Tercatat, tetapi Tetap Terdampak

Batas organisasi memang diperlukan dalam pelaporan. Namun, batas administratif tidak selalu sama dengan batas dampak.

Seorang pekerja mungkin tidak memiliki kartu identitas perusahaan. Namanya tidak tercatat dalam sistem kepegawaian. Upahnya dibayarkan oleh pemasok atau subkontraktor. Meskipun demikian, ia dapat bekerja setiap hari untuk mendukung produk, layanan, dan keuntungan perusahaan.

Jika pekerja tersebut tidak terlihat dalam laporan ESG, masalahnya bukan hanya kekurangan data. Perusahaan juga berisiko tidak melihat bagian penting dari model bisnisnya sendiri.

Laporan keberlanjutan yang kredibel tidak diukur dari seberapa sempurna angka yang ditampilkan, tetapi dari seberapa jujur perusahaan menjelaskan siapa yang telah tercakup, siapa yang belum terlihat, risiko apa yang ditemukan, dan tindakan apa yang sedang dilakukan.

Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya, “Berapa jumlah pegawai perusahaan?”

Pertanyaan yang lebih relevan adalah: “Siapa saja yang pekerjaannya menciptakan nilai bagi perusahaan, kondisi apa yang mereka hadapi, dan sejauh mana perusahaan bertanggung jawab menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pekerjaan tersebut berlangsung secara layak?”

Referensi

European Financial Reporting Advisory Group. (2023). ESRS S2—Workers in the Value Chain. EFRAG Knowledge Hub

Global Reporting Initiative. (2021). GRI 2: General Disclosures 2021. GRI Standards

Global Reporting Initiative. (2021). GRI 2: Pengungkapan Umum 2021. GRI versi Bahasa Indonesia

International Financial Reporting Standards Foundation. (2023). IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. IFRS Foundation

International Financial Reporting Standards Foundation. (2024). Sustainability-related Risks and Opportunities and the Disclosure of Material Information. IFRS Foundation

International Labour Organization. (2015). Recommendation No. 204 concerning the Transition from the Informal to the Formal Economy. ILO NORMLEX

International Labour Organization. (2025). World Employment and Social Outlook: Trends 2025. ILO

International Labour Organization. Statistics on the Informal Economy. ILOSTAT

OECD. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. OECD

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. OHCHR

 

What do you think?
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Insights

More Related Articles

SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan

Creating Shared Value (CSV): Pengertian, Contoh, dan Evaluasi Kritis untuk Strategi Bisnis Berkelanjutan

| Bukan sekadar berbagi kue, melainkan memperbesar kuenya. Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD   Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK)