Menerapkan Prinsip AA1000SES dalam Budaya Partisipasi yang Berbeda

Sebuah perusahaan mengadakan forum konsultasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Undangan telah disebarkan, kepala desa hadir, tokoh masyarakat memberikan sambutan, dan peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapat.

Ketika fasilitator bertanya apakah terdapat keberatan terhadap program yang ditawarkan, ruangan tetap tenang. Beberapa peserta mengangguk. Tidak ada kritik yang disampaikan. Perusahaan kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat menerima program dan tidak memiliki persoalan yang berarti.

Namun, setelah kegiatan selesai, percakapan berbeda muncul di luar forum.

Sebagian warga sebenarnya khawatir program hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kelompok perempuan merasa waktu kegiatan tidak sesuai dengan tanggung jawab domestik mereka. Pemuda tidak berani berbicara karena forum didominasi tokoh yang lebih tua. Masyarakat yang terdampak langsung memilih diam karena takut dianggap menentang pemerintah desa atau perusahaan.

Secara administratif, konsultasi telah dilakukan. Daftar hadir tersedia, dokumentasi lengkap, dan berita acara telah ditandatangani. Akan tetapi, apakah proses tersebut benar-benar dapat disebut sebagai stakeholder engagement yang bermakna?

Inilah tantangan menerapkan AA1000 Stakeholder Engagement Standard atau AA1000SES dalam masyarakat dengan budaya partisipasi, bahasa, tingkat literasi, struktur sosial, dan relasi kekuasaan yang berbeda.

Standar menyediakan prinsip dan kerangka proses. Namun, kualitas partisipasi tetap bergantung pada kemampuan organisasi memahami cara masyarakat menyampaikan persetujuan, keberatan, ketakutan, dan harapannya.

Kehadiran Belum Tentu Menunjukkan Partisipasi

Organisasi sering mengukur keberhasilan engagement melalui indikator yang mudah dihitung, seperti jumlah forum, jumlah peserta, persentase kehadiran, keterwakilan lembaga, dan banyaknya masukan yang terdokumentasi.

Indikator tersebut penting, tetapi belum cukup.

Seseorang dapat hadir tanpa memahami informasi yang diberikan. Peserta dapat memahami materi, tetapi tidak merasa aman untuk berbicara. Seseorang dapat menyampaikan pendapat, tetapi masukannya tidak mempengaruhi keputusan. Bahkan, persetujuan yang diberikan dalam forum belum tentu mencerminkan pilihan yang bebas.

Karena itu, partisipasi perlu dilihat sebagai proses bertingkat.

Tingkat PartisipasiKarakteristik
InformasiPemangku kepentingan menerima penjelasan mengenai rencana atau keputusan
KonsultasiOrganisasi meminta pendapat, tetapi tetap mengendalikan keputusan
PelibatanPemangku kepentingan terlibat dalam pembahasan alternatif dan dampak
KolaborasiOrganisasi dan pemangku kepentingan berbagi peran dalam merancang solusi
PemberdayaanPemangku kepentingan memiliki pengaruh nyata atau kewenangan dalam keputusan tertentu

Tidak semua proses harus mencapai tingkat pemberdayaan. Tingkat engagement perlu disesuaikan dengan tujuan, dampak, kapasitas, serta kewenangan organisasi dan pemangku kepentingan.

Namun, perusahaan harus jujur dalam menyebut kualitas prosesnya. Sosialisasi satu arah tidak seharusnya dilaporkan sebagai konsultasi. Konsultasi tidak boleh disebut kolaborasi apabila keputusan utama telah ditetapkan sebelumnya.

Apa yang Dimaksud dengan AA1000SES?

AA1000SES merupakan standar yang dikembangkan oleh AccountAbility sebagai kerangka pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan yang sistematis dan berkualitas. AA1000SES 2015 masih disebut AccountAbility sebagai tolok ukur global untuk stakeholder engagement, sementara proses pembaruan standar sedang berlangsung.

Secara umum, standar tersebut membantu organisasi untuk:

  1. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
  2. menentukan tujuan dan ruang lingkup engagement;
  3. merencanakan metode serta kebutuhan sumber daya;
  4. menyiapkan organisasi dan pemangku kepentingan;
  5. melaksanakan engagement;
  6. mengintegrasikan hasilnya ke dalam keputusan; serta
  7. memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki proses.

AA1000SES berkaitan erat dengan AA1000 AccountAbility Principles. Dalam versi 2018, terdapat empat prinsip utama:

  • Inclusivity, yaitu pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi mereka;
  • Materiality, yaitu organisasi mengidentifikasi topik keberlanjutan yang paling penting bagi organisasi dan pemangku kepentingannya;
  • Responsiveness, yaitu organisasi memberikan tanggapan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap isu material;
  • Impact, yaitu organisasi memantau, mengukur, dan bertanggung jawab atas dampak tindakannya terhadap manusia, lingkungan, serta sistem yang lebih luas.

Keempat prinsip tersebut bersifat universal. Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan dengan metode yang sepenuhnya seragam.

Standar yang Sama Tidak Selalu Membutuhkan Metode yang Sama

Bayangkan satu perusahaan menggunakan format konsultasi yang sama di kantor pusat, desa pesisir, kawasan adat, perkebunan, dan permukiman perkotaan.

Peserta dikumpulkan dalam satu ruangan. Presentasi menggunakan istilah teknis. Setelah itu, setiap orang diberi kesempatan bertanya melalui mikrofon. Seluruh peserta kemudian diminta mengisi survei digital.

Metode tersebut mungkin berjalan baik bagi kelompok yang terbiasa menghadiri rapat formal, memahami istilah teknis, memiliki perangkat digital, dan merasa nyaman menyampaikan perbedaan pendapat secara terbuka.

Namun, metode yang sama dapat gagal di lokasi lain.

Dalam kelompok tertentu, menyampaikan kritik secara langsung di hadapan tokoh senior dapat dipandang tidak sopan. Di lokasi lain, perempuan tidak terbiasa berbicara ketika forum dihadiri laki-laki yang lebih tua. Sebagian masyarakat lebih mudah menceritakan persoalan melalui percakapan informal dibandingkan menjawab pertanyaan resmi.

Perbedaan tersebut tidak berarti masyarakat tidak mampu berpartisipasi. Organisasi hanya belum menyediakan ruang yang sesuai dengan cara mereka berkomunikasi dan mengambil keputusan.

AA1000SES seharusnya diterapkan sebagai standar kualitas, bukan sebagai templat acara yang kaku.

Budaya Partisipasi Bukan Hanya Budaya Nasional

Membahas budaya partisipasi perlu dilakukan secara hati-hati. Organisasi sebaiknya tidak menyederhanakan seluruh masyarakat Indonesia sebagai “sungkan”, “tidak terbuka”, atau “bergantung pada tokoh”.

Dalam satu desa saja, pengalaman partisipasi dapat berbeda berdasarkan:

  • usia;
  • gender;
  • pendidikan;
  • pekerjaan;
  • kelas ekonomi;
  • kepemilikan aset;
  • posisi dalam pemerintahan;
  • status pendatang atau masyarakat asli;
  • hubungan dengan perusahaan;
  • kedekatan dengan elite lokal;
  • bahasa yang digunakan; serta
  • pengalaman konflik pada masa lalu.

Seorang tokoh masyarakat mungkin sangat terbiasa berbicara di ruang publik, sementara buruh harian di wilayah yang sama tidak merasa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kelompok perempuan dapat aktif dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak dilibatkan dalam keputusan mengenai aset. Pemuda mungkin lebih berani menyampaikan kritik melalui media digital daripada dalam musyawarah formal.

Karena itu, budaya partisipasi sebaiknya dibaca sebagai hasil pertemuan antara norma sosial, pengalaman, struktur kekuasaan, desain forum, dan risiko yang dirasakan peserta.

Tantangan 1: Budaya Sungkan dan Jawaban yang Terlihat Positif

Dalam banyak forum, peserta memberikan jawaban yang dianggap aman secara sosial. Mereka menyampaikan bahwa program “sudah baik”, “tinggal dilanjutkan”, atau “kami mengikuti keputusan bersama”.

Jawaban tersebut tidak selalu menunjukkan kepuasan atau persetujuan. Bisa jadi peserta:

  • tidak ingin mempermalukan penyelenggara;
  • merasa berhutang karena telah menerima bantuan;
  • takut kehilangan akses terhadap program;
  • tidak yakin kritiknya akan ditindaklanjuti;
  • belum memahami dampak rencana yang dibahas; atau
  • menunggu arahan tokoh yang dianggap berwenang.

Kondisi ini menjadi berbahaya ketika perusahaan membaca keramahan sebagai persetujuan.

Untuk mengatasinya, fasilitator tidak cukup bertanya, “Apakah Bapak dan Ibu setuju?”

Pertanyaan perlu dibuat lebih konkret, misalnya:

  • Bagian mana dari program yang paling sulit dijalankan?
  • Siapa yang mungkin tidak memperoleh manfaat?
  • Risiko apa yang dikhawatirkan muncul?
  • Apa yang terjadi jika program tidak dilaksanakan?
  • Apa yang harus diubah agar program dapat diterima?
  • Siapa yang kemungkinan tidak berani menyampaikan pendapat dalam forum ini?
  • Jika keputusan berada di tangan masyarakat, bagian mana yang akan dipilih secara berbeda?

Fasilitator juga dapat menggunakan kartu anonim, pemungutan suara tertutup, diskusi kelompok kecil, wawancara individual, atau percakapan setelah forum.

Tantangan 2: Hierarki Sosial dan Jarak Kekuasaan

Relasi hierarkis dapat memengaruhi siapa yang berbicara, kapan seseorang berbicara, dan pendapat mana yang dianggap sah.

Kehadiran kepala desa, pimpinan perusahaan, atasan, tokoh adat, atau ketua kelompok dapat meningkatkan legitimasi forum. Namun, kehadiran mereka juga dapat membuat peserta lain menahan pendapat.

Kajian mengenai power distance menjelaskan bahwa dalam konteks yang menerima ketimpangan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar, individu dengan posisi lebih rendah cenderung lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan pihak yang memiliki otoritas. Hal ini tidak boleh digunakan untuk memberi label kepada seluruh masyarakat, tetapi dapat menjadi hipotesis yang perlu diuji dalam desain engagement.

Solusinya bukan selalu mengeluarkan tokoh formal dari proses. Mereka tetap memiliki peran, sumber daya, dan legitimasi yang penting.

Yang perlu dilakukan adalah menata ruang partisipasi agar pengaruh mereka tidak menutup suara lain. Beberapa cara yang dapat digunakan antara lain:

  • melakukan wawancara pendahuluan dengan kelompok rentan;
  • memisahkan forum berdasarkan kelompok tertentu;
  • meminta pejabat atau tokoh senior berbicara setelah peserta lain;
  • menggunakan fasilitator independen;
  • membatasi durasi bicara setiap peserta;
  • meminta tanggapan secara bergiliran;
  • menyediakan kanal anonim; dan
  • memvalidasi hasil forum dengan kelompok yang tidak hadir.

Perusahaan perlu membedakan antara keterlibatan elite dan elite capture. Tokoh lokal dapat membantu menjelaskan konteks, memobilisasi sumber daya, dan membangun legitimasi. Persoalan muncul ketika satu atau beberapa aktor menggunakan pengaruhnya untuk menentukan agenda dan manfaat berdasarkan kepentingannya sendiri.

Tantangan 3: Tokoh Formal Dianggap Mewakili Semua Orang

Perusahaan sering menggunakan pendekatan perwakilan untuk membuat proses engagement lebih efisien. Kepala desa dianggap mewakili masyarakat. Ketua kelompok dianggap mewakili seluruh anggota. Tokoh adat dianggap mewakili komunitas adat.

Perwakilan memang diperlukan. Tidak semua orang dapat selalu dilibatkan secara langsung. Namun, perusahaan perlu memeriksa dasar legitimasi dan batas keterwakilannya.

Pertanyaan yang perlu diajukan antara lain:

  • Bagaimana tokoh tersebut memperoleh posisinya?
  • Kelompok mana yang benar-benar berkomunikasi dengannya?
  • Apakah terdapat kelompok yang tidak mengakui keterwakilannya?
  • Apakah ia dapat mewakili kepentingan perempuan, pemuda, pekerja informal, atau kelompok rentan?
  • Bagaimana ia menyampaikan kembali informasi kepada kelompoknya?
  • Apakah pendapat yang disampaikan berasal dari konsultasi atau merupakan pendapat pribadi?

Prinsip inklusivitas tidak berarti mengundang setiap orang. Prinsip tersebut meminta organisasi memastikan bahwa keragaman kepentingan, dampak, dan tingkat kerentanan telah terwakili secara memadai.

Tantangan 4: Bahasa, Literasi, dan Istilah Teknis

Organisasi dapat menyediakan informasi yang secara formal lengkap, tetapi secara praktis tidak dapat dipahami.

Istilah seperti materialitas, mitigasi, dampak kumulatif, emisi, rantai nilai, kompensasi, atau mekanisme pemulihan mungkin memiliki makna yang jelas bagi perusahaan. Bagi masyarakat, istilah tersebut bisa terasa abstrak atau bahkan menimbulkan salah pengertian.

Penggunaan bahasa nasional juga tidak selalu menjamin pemahaman apabila percakapan sehari-hari menggunakan bahasa lokal.

Dalam konteks ini, perusahaan perlu:

  • menerjemahkan istilah ke bahasa yang lebih sederhana;
  • menggunakan bahasa lokal bila diperlukan;
  • memakai gambar, peta, simulasi, dan contoh;
  • memberikan waktu untuk bertanya secara informal;
  • meminta peserta menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri;
  • menghindari dokumen yang terlalu panjang;
  • menyediakan materi sebelum keputusan diambil; dan
  • memberi dukungan kepada kelompok yang membutuhkan.

Pemahaman perlu diverifikasi. Membagikan dokumen tidak sama dengan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Tantangan 5: Waktu dan Lokasi Forum Tidak Netral

Forum partisipasi sering dijadwalkan berdasarkan ketersediaan tim perusahaan, bukan kehidupan peserta.

Pertemuan pada siang hari dapat mengecualikan pekerja harian. Forum malam hari dapat menyulitkan perempuan dengan tanggung jawab domestik. Lokasi di kantor desa mungkin terasa resmi dan tidak aman bagi warga yang memiliki konflik dengan pemerintah desa.

Biaya transportasi, kebutuhan pengasuhan anak, kondisi disabilitas, musim panen, cuaca, jadwal ibadah, dan pola kerja juga dapat menentukan siapa yang hadir.

Prinsip inklusivitas berarti mengidentifikasi hambatan tersebut dan menguranginya. Organisasi dapat:

  • menyediakan beberapa pilihan waktu;
  • mendatangi lokasi kelompok;
  • mengganti biaya transportasi secara wajar;
  • menyediakan dukungan aksesibilitas;
  • menggunakan forum kecil;
  • mengkombinasikan metode tatap muka dan jarak jauh; atau
  • melakukan kunjungan rumah bagi kelompok tertentu.

Namun, pemberian konsumsi, transportasi, atau kompensasi waktu harus dikelola transparan agar tidak dipersepsikan sebagai pembayaran untuk memperoleh persetujuan.

Tantangan 6: Masyarakat Terbiasa Diberi Informasi, Bukan Diajak Memutuskan

Di sejumlah lokasi, forum dengan masyarakat selama bertahun-tahun lebih banyak digunakan untuk menyampaikan keputusan. Masyarakat hadir untuk menerima penjelasan, bantuan, atau instruksi.

Ketika perusahaan tiba-tiba meminta peserta menyampaikan pilihan, mereka mungkin tetap menunggu arahan.

Hal ini tidak berarti masyarakat pasif secara alami. Kemungkinan besar, proses sebelumnya tidak pernah memberikan bukti bahwa suara mereka dapat mengubah keputusan.

Budaya partisipasi tidak dapat diubah melalui satu forum. Organisasi perlu membangun pengalaman bahwa partisipasi menghasilkan konsekuensi nyata.

Prosesnya dapat dimulai dari keputusan yang lebih kecil, seperti:

  • menentukan waktu kegiatan;
  • memilih metode pelatihan;
  • menyusun kriteria peserta;
  • menentukan aturan penggunaan fasilitas;
  • memilih indikator keberhasilan;
  • mengevaluasi kinerja pendamping; atau
  • menetapkan mekanisme keluhan.

Ketika organisasi menunjukkan bahwa masukan benar-benar digunakan, kepercayaan dan kualitas partisipasi dapat meningkat secara bertahap.

Menerapkan Empat Prinsip AA1000 dalam Konteks yang Berbeda

1. Inclusivity: memastikan suara tidak hanya tersedia, tetapi dapat digunakan

Inklusivitas bukan sekadar keberagaman daftar undangan. Organisasi perlu memastikan kelompok yang terdampak mampu berpartisipasi secara efektif.

Penerapannya mencakup:

  • memetakan pihak yang terdampak langsung dan tidak langsung;
  • mengidentifikasi kelompok rentan serta kurang terwakili;
  • memahami hambatan partisipasi;
  • memilih kanal yang aman dan dapat diakses;
  • membangun kapasitas peserta;
  • memastikan informasi dapat dipahami; dan
  • melindungi peserta dari pembalasan.

Indikator inklusivitas tidak cukup berupa jumlah perempuan, pemuda, atau penyandang disabilitas yang hadir. Organisasi perlu menilai apakah pendapat mereka dicatat, dipertimbangkan, dan mempengaruhi keputusan.

2. Materiality: menentukan isu penting dari lebih dari satu perspektif

Organisasi dan masyarakat dapat memandang materialitas secara berbeda.

Perusahaan mungkin menganggap isu yang paling penting adalah risiko gangguan operasi, kepatuhan, atau reputasi. Masyarakat dapat lebih menyoroti akses air, kesempatan kerja, kebisingan, harga lahan, keselamatan jalan, atau perubahan sumber penghidupan.

Penentuan materialitas tidak boleh hanya menggunakan frekuensi penyebutan. Isu yang hanya disampaikan oleh sedikit orang dapat tetap material apabila dampaknya sangat berat atau dialami kelompok yang sangat rentan.

Penilaian dapat mempertimbangkan:

  • skala dampak;
  • cakupan pihak yang terdampak;
  • kemungkinan terjadi;
  • kemampuan dampak untuk dipulihkan;
  • tingkat kerentanan;
  • keterkaitan dengan HAM;
  • kekhawatiran pemangku kepentingan; dan
  • dampaknya terhadap organisasi.

Organisasi perlu menjelaskan bagaimana perbedaan pandangan dinilai dan mengapa suatu isu diprioritaskan atau tidak diprioritaskan.

3. Responsiveness: menunjukkan apa yang berubah setelah engagement

Responsivitas merupakan titik ketika banyak proses engagement kehilangan kredibilitas.

Pemangku kepentingan telah menyampaikan masukan, tetapi tidak mengetahui tindak lanjutnya. Organisasi kembali beberapa bulan kemudian dengan keputusan yang tampak tidak berbeda.

Respons tidak selalu berarti menyetujui seluruh permintaan. Perusahaan mungkin memiliki keterbatasan hukum, teknis, keuangan, atau kewenangan.

Namun, perusahaan perlu menjelaskan:

  • masukan apa yang diterima;
  • isu mana yang diprioritaskan;
  • keputusan apa yang berubah;
  • usulan mana yang tidak dapat diakomodasi;
  • alasan di balik keputusan tersebut;
  • siapa yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut;
  • kapan tindakan akan dilakukan; dan
  • bagaimana kemajuannya dipantau.

Respons harus diberikan melalui kanal yang dapat diakses oleh pihak yang terlibat, bukan hanya dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

4. Impact: menilai apakah engagement memperbaiki keputusan dan dampak

Keberhasilan engagement bukan ditentukan oleh banyaknya pertemuan, tetapi oleh perubahan yang dihasilkan.

Dampaknya dapat dinilai pada beberapa tingkat:

TingkatContoh Pertanyaan
ProsesApakah kelompok yang relevan berhasil dilibatkan?
PemahamanApakah perusahaan dan pemangku kepentingan lebih memahami isu?
KeputusanApakah masukan mengubah desain, kebijakan, atau prioritas?
HubunganApakah kepercayaan, akses informasi, dan penyelesaian konflik membaik?
Dampak substantifApakah risiko berkurang dan manfaat menjadi lebih adil?
KapasitasApakah pemangku kepentingan lebih mampu terlibat pada masa depan?

Engagement dapat dinilai gagal apabila forum berlangsung tertib tetapi tidak menghasilkan perubahan apa pun terhadap keputusan maupun dampak.

Kerangka Teknis Pelaksanaan Engagement yang Peka Budaya

Tahap 1: Analisis konteks dan relasi kekuasaan

Sebelum menentukan metode, organisasi perlu memahami struktur sosial wilayah.

Informasi yang perlu dipetakan meliputi:

  • aktor formal dan informal;
  • kelompok yang memiliki pengaruh;
  • pihak yang terdampak langsung;
  • kelompok rentan dan tidak terorganisasi;
  • sejarah konflik;
  • hubungan antarkelompok;
  • norma gender dan usia;
  • bahasa;
  • pengalaman engagement sebelumnya;
  • kanal komunikasi yang dipercaya; dan
  • risiko pembalasan.

Pemetaan pemangku kepentingan tidak hanya menilai kepentingan dan pengaruh. Dimensi kerentanan, ketergantungan, legitimasi, kedekatan dengan dampak, dan kemampuan menyampaikan suara juga perlu dianalisis.

Tahap 2: Tetapkan tujuan dan tingkat engagement

Tujuan perlu dirumuskan secara spesifik.

Apakah engagement dilakukan untuk:

  • menyampaikan informasi;
  • mengidentifikasi dampak;
  • memvalidasi hasil social mapping;
  • memilih alternatif program;
  • menyusun mitigasi;
  • menentukan indikator;
  • menyelesaikan konflik;
  • mengevaluasi kepuasan; atau
  • mengambil keputusan bersama?

Tujuan menentukan siapa yang perlu dilibatkan, kapan proses dilakukan, metode apa yang digunakan, serta sejauh mana masukan dapat mempengaruhi keputusan.

Tahap 3: Segmentasikan pemangku kepentingan

Satu forum besar tidak selalu menjadi metode paling inklusif.

Organisasi dapat melakukan engagement secara terpisah dengan:

  • pemerintah dan tokoh formal;
  • perempuan;
  • pemuda;
  • kelompok masyarakat adat;
  • pekerja;
  • pelaku usaha;
  • kelompok rentan;
  • penerima manfaat;
  • pihak yang menolak program; dan
  • masyarakat yang terdampak langsung.

Hasil setiap kelompok kemudian dibandingkan dan dipertemukan secara hati-hati. Pemisahan forum tidak bertujuan memperkuat segregasi, tetapi memberi ruang aman sebelum dialog antarkelompok dilakukan.

Tahap 4: Pilih kombinasi metode

Metode engagement perlu disesuaikan dengan karakter isu dan peserta.

KondisiMetode yang Dapat Digunakan
Isu sensitif atau terdapat ketakutanWawancara rahasia dan kanal anonim
Kelompok kurang percaya diriDiskusi kecil dan fasilitator sebaya
Literasi tertulis terbatasPemetaan visual, foto, cerita, dan simulasi
Konflik kepentingan tinggiDialog bertahap dan mediasi
Wilayah luasSurvei, kunjungan lokasi, dan forum perwakilan
Dominasi tokoh tertentuForum terpisah dan pemungutan suara tertutup
Membahas lokasi atau sumber dayaPemetaan partisipatif dan transek
Mengevaluasi layananCommunity scorecard dan diskusi pengguna
Menentukan prioritasPenilaian berpasangan, pemeringkatan, atau alokasi token

Tidak ada satu metode yang mampu menjawab seluruh kebutuhan. Triangulasi membantu organisasi membandingkan temuan dan mengurangi bias.

Tahap 5: Siapkan fasilitator dan perlindungan peserta

Fasilitator bukan hanya pengatur waktu. Ia perlu mampu membaca ketimpangan suara, bahasa tubuh, konflik, dan dinamika kekuasaan.

Fasilitator perlu memahami:

  • konteks lokal;
  • tujuan engagement;
  • batas keputusan;
  • teknik bertanya;
  • cara menangani dominasi;
  • pendekatan terhadap kelompok rentan;
  • kerahasiaan;
  • mekanisme eskalasi; serta
  • cara mendokumentasikan perbedaan pendapat.

Jika memungkinkan, gunakan fasilitator yang memahami bahasa dan budaya setempat tetapi tidak terikat pada kepentingan elite tertentu.

Tahap 6: Dokumentasikan persetujuan dan perbedaan

Notulensi sering merangkum forum menjadi satu kesimpulan, padahal terdapat pandangan yang berbeda.

Dokumentasi perlu memuat:

  • siapa yang terlibat;
  • kelompok yang tidak hadir;
  • informasi yang diberikan;
  • isu yang disampaikan;
  • pandangan mayoritas;
  • pandangan minoritas;
  • potensi konflik kepentingan;
  • kesepakatan;
  • ketidaksepakatan;
  • komitmen tindak lanjut; dan
  • keterbatasan proses.

Persetujuan tokoh tidak boleh digunakan untuk menghapus keberatan kelompok yang terdampak.

Tahap 7: Integrasikan hasil ke keputusan

Setiap masukan perlu memiliki jalur menuju fungsi organisasi yang dapat menanganinya.

Keluhan mengenai pencemaran perlu masuk kepada fungsi lingkungan dan operasional. Persoalan pekerja kontraktor perlu diteruskan kepada SDM, pengadaan, dan vendor. Usulan program sosial perlu dibahas oleh fungsi CSR bersama pemerintah serta masyarakat.

Matriks tindak lanjut dapat digunakan:

IsuKelompok yang MenyampaikanTingkat MaterialitasResponsPICTenggat WaktuStatus
Contoh isuKelompok terkaitTinggi/sedang/rendahTindakan yang disepakatiUnit kerjaWaktuTerbuka/proses/selesai

Integrasi ini mencegah hasil engagement berhenti di laporan konsultan atau notulensi rapat.

Tahap 8: Kembalikan hasil kepada pemangku kepentingan

Organisasi perlu melakukan closing the feedback loop.

Pemangku kepentingan perlu mengetahui bagaimana masukan mereka digunakan. Informasi dapat disampaikan melalui forum lanjutan, surat, papan informasi, pesan singkat, pertemuan kelompok, atau kanal lain yang sesuai.

Umpan balik sebaiknya menjelaskan:

  • apa yang didengar;
  • apa yang diputuskan;
  • apa yang berubah;
  • apa yang belum dapat dilakukan;
  • alasannya; dan
  • mekanisme pemantauan berikutnya.

Tahap ini sangat penting untuk membangun kepercayaan pada engagement berikutnya.

Mengukur Kualitas Partisipasi

Kualitas partisipasi dapat dievaluasi menggunakan beberapa indikator berikut.

Aspek keterwakilan

  • Apakah seluruh kelompok terdampak telah dipetakan?
  • Apakah kelompok rentan memiliki ruang yang sesuai?
  • Apakah peserta benar-benar mewakili kelompok yang disebutkan?
  • Siapa yang belum terlibat dan mengapa?

Aspek akses dan pemahaman

  • Apakah informasi diberikan dalam bahasa yang dipahami?
  • Apakah peserta memiliki waktu yang cukup untuk mempelajarinya?
  • Apakah terdapat hambatan biaya, waktu, lokasi, atau disabilitas?
  • Apakah pemahaman peserta telah diverifikasi?

Aspek keamanan dan kebebasan

  • Apakah peserta dapat menyampaikan kritik tanpa takut kehilangan manfaat?
  • Apakah terdapat perlindungan terhadap pembalasan?
  • Apakah kanal anonim tersedia untuk isu sensitif?
  • Apakah kehadiran tokoh tertentu memengaruhi jawaban?

Aspek pengaruh

  • Masukan mana yang mengubah keputusan?
  • Apakah pandangan minoritas dipertimbangkan?
  • Apakah organisasi menjelaskan alasan ketika masukan tidak digunakan?
  • Apakah terdapat bukti tindak lanjut?

Aspek dampak

  • Apakah engagement mengurangi risiko?
  • Apakah distribusi manfaat menjadi lebih adil?
  • Apakah konflik berkurang?
  • Apakah hubungan dan kapasitas partisipasi membaik?

Jangan Menyesuaikan Budaya sampai Menghilangkan Hak untuk Bersuara

Kepekaan budaya tidak boleh digunakan untuk membenarkan proses yang tidak inklusif.

Pernyataan seperti “di sini keputusan memang selalu diambil tokoh”, “perempuan biasanya mengikuti keputusan suami”, atau “masyarakat tidak terbiasa bertanya” tidak dapat menjadi alasan untuk hanya melibatkan pihak yang paling berkuasa.

Menghormati budaya berarti memahami cara komunikasi, norma, serta mekanisme sosial yang berlaku. Namun, organisasi tetap perlu menyediakan kesempatan aman bagi kelompok yang terdampak untuk menyampaikan pendapat.

Prinsip universalnya tidak berubah: orang yang terdampak harus memiliki kesempatan bermakna untuk mempengaruhi keputusan.

Metodenya yang perlu disesuaikan.

Dalam satu konteks, kesempatan tersebut diwujudkan melalui forum terbuka. Dalam konteks lain, dibutuhkan wawancara individual, diskusi terpisah, fasilitator lokal, bahasa visual, atau kanal rahasia.

Partisipasi yang Bermakna Terlihat dari Keputusan yang Berubah

Penerapan AA1000SES tidak dapat dinilai hanya dari kelengkapan prosedur. Organisasi dapat memiliki daftar pemangku kepentingan, rencana engagement, daftar hadir, notulensi, dan laporan evaluasi, tetapi tetap gagal mendengar kelompok yang paling terdampak.

Standar memberikan struktur. Konteks sosial menentukan bagaimana struktur tersebut harus dijalankan.

Perusahaan perlu memahami bahwa diam tidak selalu berarti setuju, tokoh tidak selalu mewakili seluruh masyarakat, kehadiran tidak selalu menunjukkan partisipasi, dan banyaknya masukan tidak selalu menunjukkan adanya pengaruh.

Engagement yang bermakna terjadi ketika pemangku kepentingan memahami persoalan, dapat menyampaikan pandangan secara aman, mengetahui batas pengaruhnya, dan menerima penjelasan mengenai tindak lanjut. Pada sisi lain, organisasi harus bersedia mengubah keputusan ketika bukti serta masukan menunjukkan perlunya perubahan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar, “Berapa banyak pemangku kepentingan yang telah kami libatkan?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Siapa yang masih belum dapat berbicara, mengapa mereka belum dapat berbicara, dan apa yang harus diubah agar suara mereka benar-benar mempengaruhi keputusan?”

Referensi

AccountAbility. (2015). AA1000 Stakeholder Engagement Standard. AccountAbility

AccountAbility. (2018). AA1000 AccountAbility Principles. AccountAbility

Dai, Y., Dai, Y., Chen, K., & Wu, H. (2022). Power Distance Belief and Workplace Communication: The Mediating Role of Fear of Authority. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2932. https://doi.org/10.3390/ijerph19052932

Fritzen, S. A. (2006). Can the Design of Community-Driven Development Reduce the Risk of Elite Capture? Evidence from Indonesia. New York University

Lund, J. F., & Saito-Jensen, M. (2013). Revisiting the Issue of Elite Capture of Participatory Initiatives. World Development, 46, 104–112. ScienceDirect

Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-Based and -Driven Development: A Critical Review. The World Bank Research Observer, 19(1), 1–39. https://doi.org/10.1093/wbro/lkh012

Post, D. (2008). CDD and Elite Capture: Reframing the Conversation. Social Development How To Series, World Bank. World Bank

 

What do you think?
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Insights

More Related Articles

SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan

Creating Shared Value (CSV): Pengertian, Contoh, dan Evaluasi Kritis untuk Strategi Bisnis Berkelanjutan

| Bukan sekadar berbagi kue, melainkan memperbesar kuenya. Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD   Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK)