Dari Program Perusahaan Menjadi Program Desa

Sebuah perusahaan telah mendampingi kelompok masyarakat selama tiga tahun. Berbagai pelatihan dilaksanakan, peralatan disalurkan, bangunan didirikan, dan kelembagaan dibentuk. Menjelang berakhirnya program, perusahaan mengadakan seremoni serah terima kepada pemerintah desa.

Dokumen ditandatangani. Foto bersama diambil. Spanduk bertuliskan “Program Mandiri dan Berkelanjutan” dipasang. Perusahaan kemudian mengurangi pendampingan karena program dianggap telah menjadi milik desa.

Enam bulan setelah serah terima, persoalan mulai terlihat.

Kelompok tidak lagi rutin berkegiatan. Peralatan rusak karena tidak tersedia biaya pemeliharaan. Pemerintah desa belum menganggarkan kegiatan lanjutan. Pengurus merasa program telah diserahkan kepada desa, sedangkan pemerintah desa menganggap tanggung jawab operasional tetap berada pada kelompok. Data peserta tidak diperbarui dan pendamping perusahaan tidak lagi datang.

Program telah diserahkan, tetapi belum benar-benar melembaga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program tidak otomatis menjadi program desa hanya karena dilaksanakan di wilayah desa, melibatkan kepala desa, atau menggunakan fasilitas milik desa. Peralihan dari program perusahaan menjadi program desa memerlukan integrasi ke dalam perencanaan, kelembagaan, pembiayaan, data, dan sistem akuntabilitas desa.

Tanpa proses tersebut, serah terima hanya memindahkan barang dan dokumen—bukan memindahkan kapasitas serta kepemilikan program.

Program di Desa Belum Tentu Menjadi Program Desa

Perlu dibedakan antara program yang berlokasi di desa dan program yang menjadi bagian dari pembangunan desa.

Program yang berlokasi di desa dapat direncanakan, dibiayai, dilaksanakan, dan dievaluasi sepenuhnya oleh perusahaan. Pemerintah desa mungkin hanya memberikan izin, menghadiri kegiatan, atau membantu menentukan peserta.

Sebaliknya, program yang telah menjadi bagian dari pembangunan desa memiliki hubungan yang lebih jelas dengan:

  • masalah dan potensi yang telah diidentifikasi bersama masyarakat;
  • kewenangan dan prioritas pembangunan desa;
  • dokumen perencanaan desa;
  • kelembagaan yang memiliki mandat;
  • sumber pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  • sistem data dan pelaporan desa;
  • mekanisme musyawarah; serta
  • kapasitas masyarakat untuk melanjutkan kegiatan.

Perbedaannya bukan terletak pada siapa yang memasang logo paling besar, tetapi pada siapa yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, sumber daya, dan tanggung jawab ketika perusahaan tidak lagi menjadi penggerak utama.

Jika seluruh keputusan masih menunggu persetujuan perusahaan, program belum menjadi milik desa. Jika pendamping perusahaan menjadi satu-satunya orang yang memahami prosesnya, program belum menjadi milik desa. Jika biaya operasional hanya dapat dibayar melalui CSR, program juga belum memiliki pondasi keberlanjutan yang memadai.

Mengapa Perusahaan Perlu Menghubungkan Program dengan Sistem Desa?

Program CSR biasanya memiliki siklus anggaran, indikator, serta periode pelaksanaan sendiri. Program desa juga memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang tidak dapat diubah hanya berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Undang-Undang Desa menempatkan pembangunan desa sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta partisipasi masyarakat.

Dalam praktik perencanaan desa dikenal beberapa dokumen utama:

  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa, yang memuat arah pembangunan desa untuk periode pemerintahan kepala desa;
  • Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa, yang menjabarkan prioritas pembangunan tahunan; dan
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa, yang menjadi dasar pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Integrasi dengan sistem tersebut dapat membantu program memperoleh legitimasi, kejelasan peran, kesinambungan kebijakan, serta kemungkinan dukungan anggaran.

Namun, memasukkan program ke dalam dokumen desa bukan tujuan administratif semata. Proses tersebut seharusnya memastikan bahwa program memang sesuai kebutuhan masyarakat, berada dalam ruang kewenangan desa, disepakati melalui mekanisme yang tepat, dan realistis untuk dilanjutkan.

Program tidak boleh “dititipkan” ke dalam perencanaan desa hanya agar perusahaan dapat mengklaim keberlanjutan.

Kesalahan Umum: Melibatkan Pemerintah Desa Terlalu Terlambat

Dalam banyak program, pemerintah desa baru dilibatkan ketika perusahaan membutuhkan surat dukungan, peserta kegiatan, lokasi pelaksanaan, atau seremoni penutupan.

Desain program sebenarnya telah ditentukan sebelumnya. Jenis bantuan, jumlah anggaran, penerima manfaat, target, dan jadwal telah diputuskan oleh perusahaan atau konsultan.

Pemerintah desa kemudian diminta menyatakan dukungan terhadap sesuatu yang tidak ikut direncanakannya.

Pola tersebut melahirkan beberapa masalah.

Pertama, program dapat tumpang tindih dengan kegiatan pemerintah. Desa mungkin sudah memiliki program serupa atau justru mempunyai prioritas lain yang lebih mendesak.

Kedua, program berpotensi tidak sesuai dengan kewenangan desa. Pemerintah desa belum tentu dapat mengambil alih seluruh kegiatan, aset, atau biaya operasional yang sebelumnya ditanggung perusahaan.

Ketiga, tidak terbentuk rasa kepemilikan. Pemerintah desa merasa program tersebut tetap merupakan program perusahaan karena arah dan indikatornya ditentukan dari luar.

Keempat, penganggaran lanjutan menjadi sulit. APB Desa disusun melalui proses dan waktu tertentu. Permintaan mendadak menjelang berakhirnya program tidak otomatis dapat diakomodasi pada tahun berjalan.

Karena itu, pemerintah desa perlu dilibatkan sejak identifikasi masalah dan perancangan intervensi, bukan hanya saat perusahaan mencari pihak yang akan menerima program.

Pemerintah Desa Bukan Sekadar Penerima Serah Terima

Melibatkan pemerintah desa bukan berarti seluruh tanggung jawab harus dialihkan kepada kepala desa.

Desa memiliki berbagai aktor dan kelembagaan dengan fungsi berbeda. Di dalamnya dapat terdapat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, BUM Desa, lembaga kemasyarakatan desa, kader, kelompok usaha, koperasi, kelompok tani, kelompok sadar wisata, karang taruna, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Setiap program membutuhkan pemilik fungsi yang berbeda.

Komponen ProgramAktor yang Mungkin Berperan
Kebijakan dan integrasi perencanaanPemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Operasional usahaBUM Desa, koperasi, kelompok usaha, atau badan hukum lain
Layanan sosialPemerintah desa, kader, lembaga kemasyarakatan, dan dinas terkait
Pengelolaan asetPemerintah desa atau organisasi penerima berdasarkan status kepemilikan
Pendampingan teknisDinas, tenaga pendamping, perusahaan, perguruan tinggi, atau mitra pelaksana
Pengawasan sosialMasyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan forum warga
Akses pasarPerusahaan, pembeli, agregator, asosiasi, atau platform pemasaran
PembiayaanPendapatan usaha, APB Desa, pemerintah daerah, perusahaan, atau mitra keuangan

Program disebut melembaga bukan karena telah diserahkan kepada satu aktor, tetapi karena fungsi-fungsi pentingnya telah memiliki penanggung jawab yang jelas.

Apakah Semua Program CSR Harus Masuk APB Desa?

Tidak.

Ini merupakan salah satu kesalahpahaman dalam merancang strategi keluar. Keberlanjutan program sering disederhanakan menjadi komitmen pemerintah desa untuk menganggarkan kegiatan setelah pendanaan CSR berakhir.

Padahal, APB Desa bukan sumber pembiayaan pengganti untuk seluruh program perusahaan. Penganggarannya harus sesuai dengan kewenangan desa, prioritas pembangunan, perencanaan yang telah disepakati, kemampuan keuangan, serta ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seharusnya tidak selalu bergantung pada subsidi anggaran publik. Usaha yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan perlu memiliki model bisnis yang mampu membiayai operasionalnya secara bertahap.

Sumber keberlanjutan dapat berbeda berdasarkan jenis program.

Jenis KebutuhanSumber Pembiayaan yang Mungkin
Pelayanan publik sesuai kewenangan desaAPB Desa atau dukungan pemerintah daerah
Operasional usaha produktifPendapatan usaha, iuran, modal anggota, dan pembiayaan
Pemeliharaan fasilitasTarif layanan, anggaran desa, iuran pengguna, atau dana cadangan
Pengembangan pasarPendapatan usaha, mitra pembeli, dan dukungan perusahaan
Peningkatan kapasitas lanjutanDinas teknis, perusahaan, perguruan tinggi, atau mitra pembangunan
Perlindungan kelompok rentanPemerintah desa, pemerintah daerah, program sosial, dan kemitraan
Inovasi atau ekspansiInvestasi baru, lembaga keuangan, perusahaan, dan mitra strategis

Pertanyaan yang tepat bukan “apakah desa mau membayar?”, tetapi “siapa yang memiliki mandat dan manfaat paling kuat untuk membiayai setiap fungsi program?”

Integrasi Perencanaan Tidak Sama dengan Memindahkan Beban

Perusahaan perlu berhati-hati agar integrasi program tidak menjadi cara untuk memindahkan biaya dan risiko kepada desa.

Sebagai contoh, perusahaan membangun fasilitas produksi dengan teknologi tertentu. Setelah program selesai, kelompok diminta menanggung listrik, suku cadang, sertifikasi, bahan baku, dan honor operator. Padahal, sejak awal tidak pernah dilakukan analisis apakah pendapatan usaha dapat menutup seluruh biaya tersebut.

Dalam kondisi ini, pemerintah desa sering menjadi pihak terakhir yang diminta menyelamatkan program melalui APB Desa.

Strategi keluar semacam itu tidak menunjukkan keberlanjutan. Ia hanya menunjukkan bahwa biaya program sejak awal tidak dihitung secara utuh.

Sebelum mengalihkan program, perusahaan perlu menghitung:

  • biaya operasional rutin;
  • biaya perawatan dan perbaikan;
  • penggantian aset;
  • kebutuhan tenaga pengelola;
  • modal kerja;
  • biaya perizinan dan sertifikasi;
  • biaya pemasaran dan distribusi;
  • risiko penurunan pendapatan;
  • biaya monitoring; serta
  • sumber dana untuk setiap kebutuhan.

Apabila tidak ada aktor yang mampu membiayai fungsi penting setelah perusahaan keluar, desain program perlu diperbaiki sebelum serah terima dilakukan.

Dari Social Mapping Menuju Perencanaan Desa

Integrasi program idealnya dimulai sejak tahap social mapping.

Pemetaan sosial memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat, kelompok rentan, aktor, relasi kekuasaan, potensi lokal, kebutuhan, konflik, serta program yang telah berjalan. Sementara itu, perencanaan desa menyediakan mekanisme untuk membahas prioritas, kewenangan, pembiayaan, dan pembagian peran.

Keduanya perlu dihubungkan.

Hasil social mapping sebaiknya tidak berhenti sebagai laporan perusahaan. Temuan yang relevan dapat dibahas bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk melihat:

  1. apakah masalah tersebut juga dikenali oleh desa;
  2. kelompok mana yang paling terdampak;
  3. apakah sudah terdapat program atau anggaran yang berkaitan;
  4. apakah masalah berada dalam kewenangan desa;
  5. aktor mana yang dapat menjadi pengelola;
  6. kontribusi apa yang realistis dari perusahaan; dan
  7. bagaimana hasil program akan masuk ke pembaruan data serta perencanaan desa.

Proses ini membantu mencegah program paralel yang hanya berjalan selama perusahaan menyediakan anggaran.

Tahapan Mengubah Program Perusahaan Menjadi Program Desa

Peralihan kepemilikan program sebaiknya dilakukan secara bertahap. Perusahaan tidak perlu menunggu tahun terakhir untuk mulai membahas strategi keluar.

Tahap 1: Menilai kesesuaian program

Perusahaan perlu memastikan bahwa program:

  • menjawab masalah atau potensi yang material;
  • tidak menimbulkan dampak negatif baru;
  • sejalan dengan kewenangan dan prioritas desa;
  • tidak menduplikasi kegiatan lain;
  • melibatkan kelompok yang tepat; dan
  • memiliki peluang untuk dipertahankan.

Pada tahap ini, perusahaan perlu menelaah dokumen perencanaan desa, data desa, dan hasil musyawarah yang tersedia.

Tahap 2: Menyepakati hasil jangka panjang

Perusahaan, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan mitra perlu menyepakati perubahan yang ingin dipertahankan.

Sebagai contoh, tujuan program bank sampah bukan sekadar tersedianya bangunan dan alat timbang. Hasil yang diinginkan dapat mencakup layanan pengumpulan yang rutin, meningkatnya pemilahan sampah, pendapatan pengelola, jaringan pembeli, serta berkurangnya sampah yang tidak tertangani.

Kesepakatan hasil menjadi dasar pembagian peran dan indikator keberlanjutan.

Tahap 3: Memetakan fungsi dan penanggung jawab

Setiap fungsi program harus mempunyai penanggung jawab.

Untuk program desa wisata, misalnya, perlu ditentukan siapa yang mengelola promosi, reservasi, pemanduan, pemeliharaan fasilitas, standar layanan, keluhan wisatawan, data kunjungan, dan pembagian manfaat.

Nama organisasi saja tidak cukup. Fungsi, kewenangan, kebutuhan kompetensi, dan sumber pembiayaan harus dijelaskan.

Tahap 4: Menghubungkan dengan perencanaan desa

Bagian program yang sesuai kewenangan dan prioritas desa dapat dibahas melalui mekanisme perencanaan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup:

  • pengakuan masalah dan potensi dalam data desa;
  • penyelarasan dengan RPJM Desa;
  • pembahasan prioritas melalui RKP Desa;
  • penganggaran komponen yang memenuhi ketentuan dalam APB Desa; atau
  • pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Integrasi bukan sekadar mencantumkan nama kegiatan. Indikator, kelompok sasaran, lokasi, kebutuhan biaya, dan penanggung jawabnya juga perlu jelas.

Tahap 5: Membangun kapasitas pengelola

Perusahaan perlu mengurangi ketergantungan pada pendamping eksternal melalui transfer pengetahuan secara sistematis.

Penguatan kapasitas dapat meliputi:

  • tata kelola organisasi;
  • administrasi dan pencatatan;
  • pengelolaan keuangan;
  • operasional teknis;
  • pemeliharaan aset;
  • penyelesaian konflik;
  • pengembangan pasar;
  • pengumpulan data;
  • monitoring dan evaluasi; serta
  • regenerasi kepemimpinan.

Transfer pengetahuan perlu diuji melalui praktik, bukan hanya kehadiran dalam pelatihan.

Tahap 6: Menata status dan pengelolaan aset

Aset merupakan sumber konflik yang umum setelah program berakhir.

Perusahaan perlu memastikan kejelasan mengenai:

  • siapa pemilik aset;
  • siapa yang berhak menggunakan;
  • siapa yang bertanggung jawab memelihara;
  • dari mana biaya pemeliharaan diperoleh;
  • bagaimana akses masyarakat diatur;
  • apakah aset dapat menghasilkan pendapatan;
  • bagaimana pencatatan dan serah terima dilakukan; dan
  • apa yang terjadi jika pengelola tidak lagi aktif.

Jika aset menjadi aset desa, proses pencatatan, penggunaan, dan pemindahtanganannya perlu mengikuti ketentuan pengelolaan aset desa. Jika aset dimiliki kelompok, dasar legalitas dan aturan internal kelompok juga harus jelas.

Tahap 7: Mengalihkan keputusan secara bertahap

Pada awal program, perusahaan mungkin memegang kendali besar atas anggaran, jadwal, mitra, dan indikator. Kendali tersebut harus dikurangi secara bertahap.

Contoh tahapan pengalihan:

FasePeran PerusahaanPeran Desa dan Masyarakat
InisiasiMemfasilitasi analisis dan menyediakan investasi awalMengidentifikasi kebutuhan dan menentukan kelompok sasaran
PengembanganMemberikan pendampingan dan membuka jejaringMenjalankan operasional dan membangun aturan
KonsolidasiMengurangi keterlibatan harianMengelola keuangan, aset, pasar, dan konflik
TransisiMenjadi mentor serta penghubungMengambil keputusan dan membiayai fungsi utama
PascakeluarMelakukan pemantauan terbatasMempertahankan, menyesuaikan, dan mengembangkan program

Perusahaan sebaiknya tidak berpindah langsung dari pengendali utama menjadi tidak terlibat sama sekali.

Tahap 8: Uji kesiapan sebelum keluar

Sebelum mengurangi dukungan, perusahaan perlu menguji apakah program dapat berjalan dalam kondisi yang lebih mandiri.

Uji kesiapan dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas pendampingan, menghentikan subsidi tertentu secara bertahap, atau meminta pengelola menjalankan satu siklus kegiatan tanpa intervensi langsung.

Aspek yang dapat dinilai meliputi:

  • kelembagaan;
  • kepemimpinan dan regenerasi;
  • kemampuan teknis;
  • pengelolaan keuangan;
  • model pendapatan;
  • kondisi aset;
  • kemitraan;
  • inklusivitas;
  • sistem data;
  • penyelesaian masalah; dan
  • dukungan kebijakan.

Jika fungsi penting berhenti ketika pendamping tidak hadir, program belum siap dialihkan.

Tahap 9: Lakukan monitoring pascaprogram

Strategi keluar tidak selesai pada acara serah terima.

Monitoring enam atau dua belas bulan setelah transisi diperlukan untuk mengetahui apakah:

  • kegiatan masih berjalan;
  • manfaat masih diterima masyarakat;
  • kelompok rentan tetap terlibat;
  • aset berfungsi;
  • pembiayaan tersedia;
  • terjadi perubahan kepemimpinan;
  • muncul konflik baru;
  • terdapat dampak yang tidak direncanakan; dan
  • desa melakukan adaptasi terhadap program.

Hasil monitoring dapat menjadi dasar dukungan terbatas tanpa membuat perusahaan kembali mengambil alih seluruh program.

Bagaimana Menilai Program Telah Menjadi Milik Desa?

Kepemilikan program tidak cukup dibuktikan melalui surat pernyataan. Setidaknya terdapat enam dimensi yang perlu dinilai.

1. Kepemilikan terhadap tujuan

Masyarakat dan pemerintah desa memahami mengapa program dijalankan serta perubahan apa yang ingin dipertahankan. Mereka tidak hanya mengetahui nama kegiatan.

2. Kepemilikan terhadap keputusan

Keputusan operasional tidak terus-menerus menunggu perusahaan atau pendamping.

3. Kepemilikan terhadap kapasitas

Pengetahuan dan keterampilan penting telah dimiliki oleh lebih dari satu orang. Terdapat regenerasi dan dokumentasi kerja.

4. Kepemilikan terhadap sumber daya

Tersedia sumber pembiayaan, aset, tenaga, jejaring, dan data yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi utama.

5. Kepemilikan terhadap risiko

Pengelola memahami risiko program dan mempunyai prosedur untuk menangani kerusakan aset, penurunan pendapatan, konflik, pergantian pengurus, serta keluhan masyarakat.

6. Kepemilikan terhadap akuntabilitas

Terdapat mekanisme pelaporan, pengawasan, partisipasi, serta penyelesaian keluhan yang dapat diakses masyarakat.

Program baru dapat disebut melembaga apabila keenam dimensi tersebut mulai berpindah dari perusahaan kepada sistem lokal.

Risiko Elite Capture dalam Pengalihan Program

Mengalihkan program kepada desa tidak otomatis membuat program menjadi lebih partisipatif.

Desa memiliki relasi kekuasaan, kepentingan, dan kelompok yang berbeda. Program dapat dikuasai oleh elite lokal, keluarga tertentu, pengurus lama, atau kelompok yang dekat dengan pemerintah desa. Kelompok miskin dan rentan tetap menjadi penerima pasif atau bahkan kehilangan akses setelah perusahaan keluar.

Karena itu, strategi pengalihan perlu memeriksa:

  • siapa yang terlibat dalam musyawarah;
  • siapa yang memegang aset dan informasi;
  • siapa yang menentukan penerima manfaat;
  • bagaimana manfaat dibagikan;
  • apakah perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan memiliki suara;
  • apakah terdapat konflik kepentingan; dan
  • bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keberatan.

Kepemilikan lokal tidak boleh diartikan sebagai penyerahan tanpa pengamanan. Tata kelola yang transparan dan inklusif tetap diperlukan.

Perusahaan Tidak Harus Menghilang Sepenuhnya

Istilah exit strategy sering dipahami sebagai penghentian seluruh hubungan dengan program. Padahal, strategi keluar dapat berarti perubahan peran.

Perusahaan dapat beralih:

  • dari penyandang dana menjadi pembeli produk;
  • dari pelaksana menjadi mentor;
  • dari pengambil keputusan menjadi mitra konsultasi;
  • dari pemilik data menjadi pengguna dan pendukung sistem data desa;
  • dari pemberi bantuan menjadi penghubung pembiayaan;
  • dari pendamping harian menjadi pemantau berkala; atau
  • dari pemimpin program menjadi bagian dari kolaborasi multipihak.

Perubahan peran tersebut memungkinkan masyarakat dan desa mengambil kendali tanpa kehilangan seluruh akses terhadap jaringan yang telah dibangun.

Namun, perusahaan tetap harus membedakan antara dukungan sukarela dan tanggung jawab atas dampak operasional. Tanggung jawab perusahaan untuk mencegah, mengurangi, serta memulihkan dampaknya tidak berakhir hanya karena program CSR telah dialihkan kepada desa.

Serah Terima Bukan Titik Akhir

Program perusahaan dapat menjadi pemantik perubahan di desa. Perusahaan dapat membawa investasi awal, pengetahuan, teknologi, jaringan, dan akses pasar yang sebelumnya belum tersedia.

Namun, keberlanjutan tidak akan terbentuk apabila semua sumber daya tersebut tetap melekat pada perusahaan.

Dari program perusahaan menjadi program desa berarti memindahkan pusat kendali secara bertahap. Prosesnya mencakup penyelarasan perencanaan, pembagian fungsi, penguatan kelembagaan, penataan aset, pembentukan model pembiayaan, pengembangan data, dan pengalihan keputusan.

Pemerintah desa tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima serah terima. Masyarakat juga tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat. Keduanya perlu terlibat sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan pemilik perubahan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya, “Apakah program telah diserahkan kepada desa?”

Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: “Apakah desa dan masyarakat telah memiliki kewenangan, kapasitas, sumber daya, serta sistem untuk mempertahankan manfaat program tanpa terus bergantung pada keputusan perusahaan?”

Program benar-benar menjadi milik desa bukan ketika logo perusahaan diturunkan, melainkan ketika perubahan tetap berjalan meskipun perusahaan tidak lagi berada di pusatnya.

Referensi

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Database Peraturan BPK

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah sebagian melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Database Peraturan BPK

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Database Peraturan BPK

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Database Peraturan BPK

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Database Peraturan BPK

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa. Database Peraturan BPK

OECD. (2018). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. OECD

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. OHCHR

 

What do you think?
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Insights

More Related Articles

SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan

Creating Shared Value (CSV): Pengertian, Contoh, dan Evaluasi Kritis untuk Strategi Bisnis Berkelanjutan

| Bukan sekadar berbagi kue, melainkan memperbesar kuenya. Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD   Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK)