CSR di Tengah Kemiskinan Struktural: Seberapa Jauh Perusahaan Harus Berperan?

Sebuah perusahaan menjalankan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Peserta dibekali pengetahuan mengenai produksi, pemasaran digital, pencatatan keuangan, dan pengemasan produk.

Enam bulan kemudian, sebagian besar usaha tidak berkembang.

Peserta dinilai kurang konsisten. Kelompok dianggap belum mandiri. Masyarakat disebut masih memiliki “mental bantuan”. Program kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa kapasitas penerima manfaat perlu kembali diperkuat.

Namun, bagaimana jika persoalannya bukan semata-mata terletak pada kapasitas peserta?

Bagaimana jika mereka tidak memiliki modal kerja, akses transportasi, identitas usaha, perangkat digital, pasar yang stabil, atau waktu untuk mengembangkan usaha karena harus memperoleh penghasilan harian? Bagaimana jika perempuan yang mengikuti pelatihan tetap menanggung seluruh pekerjaan domestik? Bagaimana jika harga produk ditentukan oleh pengepul, sementara produsen kecil tidak memiliki posisi tawar?

Pada situasi tersebut, kemiskinan bukan sekadar kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan rendah. Kemiskinan dipertahankan oleh struktur yang membatasi pilihan, akses, dan kemampuan masyarakat untuk mengubah kehidupannya.

Inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural.

Pertanyaannya kemudian menjadi lebih rumit: ketika perusahaan beroperasi di tengah kemiskinan struktural, seberapa jauh CSR harus mengambil peran?

Kemiskinan Tidak Selalu Berawal dari Kurangnya Kemauan

Banyak program sosial secara tidak sadar berangkat dari anggapan bahwa kemiskinan terutama disebabkan oleh kekurangan pada individu: pengetahuan rendah, motivasi lemah, keterampilan terbatas, atau perilaku keuangan yang kurang baik.

Anggapan ini menghasilkan bentuk intervensi yang mudah dikenali. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan, memberikan motivasi, membentuk kelompok, menyalurkan peralatan, dan mendorong masyarakat agar lebih produktif.

Intervensi tersebut tidak selalu keliru. Pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri memang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang mengembangkan kehidupannya. Namun, pendekatan tersebut menjadi tidak memadai apabila mengabaikan hambatan di luar kendali individu.

Seorang petani dapat memahami teknik budidaya yang baik, tetapi tetap mengalami kerugian karena tidak memiliki irigasi, akses penyimpanan, informasi harga, atau pilihan pembeli. Seorang pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan pemasaran digital, tetapi tidak berkembang karena kualitas jaringan internet buruk dan biaya logistik lebih tinggi daripada margin produk.

Kemiskinan struktural terjadi ketika keterbatasan tersebut saling berhubungan dan terus direproduksi oleh sistem sosial, ekonomi, politik, serta kelembagaan.

Strukturnya dapat berbentuk:

  • kepemilikan aset yang tidak merata;
  • terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan;
  • pasar yang dikuasai oleh sedikit aktor;
  • pekerjaan informal tanpa perlindungan;
  • diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, usia, atau identitas sosial;
  • infrastruktur dan layanan publik yang tidak merata;
  • lemahnya posisi tawar masyarakat dalam pengambilan keputusan;
  • kebijakan yang tidak mampu menjangkau kelompok rentan; serta
  • dampak lingkungan yang mengurangi sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, dua orang dengan keterampilan dan motivasi yang sama dapat memperoleh hasil yang berbeda ketika berhadapan dengan akses, aset, jaringan, dan posisi sosial yang berbeda.

Kemiskinan Bersifat Multidimensional

Pengukuran kemiskinan sering kali dimulai dari pendapatan atau pengeluaran. Pendekatan tersebut penting karena menunjukkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhannya. Namun, pendapatan bukan satu-satunya dimensi kemiskinan.

Global Multidimensional Poverty Index 2025 yang diterbitkan United Nations Development Programme dan Oxford Poverty and Human Development Initiative memperkirakan sekitar 1,1 miliar orang di 109 negara mengalami kemiskinan multidimensional akut. Deprivasi yang mereka alami meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, termasuk kekurangan gizi, sanitasi, perumahan, listrik, serta bahan bakar memasak yang layak.

Sementara itu, Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024 dari World Bank memperkirakan bahwa, apabila kecenderungan saat ini berlanjut, sekitar 622 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak otomatis menjamin kemiskinan dan ketimpangan berkurang secara memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluar dari kemiskinan bukan hanya persoalan meningkatkan pendapatan pada satu periode.

Rumah tangga dapat mengalami peningkatan penghasilan, tetapi tetap rentan kembali miskin ketika terjadi sakit, gagal panen, kehilangan pekerjaan, bencana, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Tanpa tabungan, jaminan sosial, kepemilikan aset, dan akses terhadap layanan dasar, perubahan ekonomi yang dihasilkan program dapat bersifat sementara.

Oleh karena itu, CSR yang bekerja di tengah kemiskinan perlu melihat tiga keadaan sekaligus:

  1. Deprivasi saat ini, seperti kekurangan pangan, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan.
  2. Hambatan struktural, seperti ketimpangan akses, lemahnya posisi tawar, atau eksklusi dari pasar.
  3. Kerentanan terhadap guncangan, yaitu kemungkinan rumah tangga kembali mengalami kondisi miskin.

Perusahaan Bukan Pemerintah, tetapi Bukan Pula Penonton

Dalam pembahasan mengenai kemiskinan, terdapat dua posisi ekstrem.

Posisi pertama menganggap perusahaan harus membantu menyelesaikan hampir seluruh persoalan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Ketika akses jalan buruk, perusahaan diminta membangun jalan. Ketika fasilitas kesehatan terbatas, perusahaan mendirikan klinik. Ketika lapangan pekerjaan sedikit, perusahaan dituntut menyerap seluruh tenaga kerja lokal.

Posisi kedua beranggapan bahwa pengentasan kemiskinan sepenuhnya merupakan tugas pemerintah. Tanggung jawab perusahaan dianggap selesai ketika telah membayar pajak, menyediakan lapangan kerja, dan menaati regulasi.

Keduanya terlalu menyederhanakan persoalan.

Negara memang memegang kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Pemerintah memiliki mandat, legitimasi, anggaran publik, serta kewenangan untuk membangun sistem pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan redistribusi ekonomi.

Namun, perusahaan juga bukan aktor yang netral.

Keputusan perusahaan mengenai penggunaan lahan, pola perekrutan, tingkat upah, hubungan kerja, pemilihan pemasok, pembelian bahan baku, dampak lingkungan, dan mekanisme pengaduan dapat memperluas atau justru mempersempit peluang masyarakat keluar dari kemiskinan.

Perusahaan tidak harus menggantikan seluruh fungsi negara. Akan tetapi, perusahaan tetap bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan atau yang berkaitan langsung dengan kegiatan serta hubungan bisnisnya.

Berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights, negara memiliki kewajiban melindungi HAM, sedangkan perusahaan bertanggung jawab menghormati HAM. Perusahaan perlu menghindari pelanggaran, menangani dampak negatif yang melibatkan dirinya, serta menyediakan atau mendukung pemulihan ketika perusahaan menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak tersebut.

Dari sini, peran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga lapisan.

Lapisan PeranPosisi PerusahaanContoh Tindakan
Tanggung jawab minimumWajib mencegah dan menangani dampak bisnisUpah dan kondisi kerja yang layak, perlindungan HAM, pencegahan pencemaran, pengadaan lahan yang bertanggung jawab, mekanisme keluhan, dan pemulihan dampak
Kontribusi strategisMenggunakan kompetensi dan rantai nilai untuk memperluas peluangPengembangan pemasok lokal, pekerjaan inklusif, peningkatan produktivitas, akses pasar, inovasi produk, dan penguatan rantai nilai
Kontribusi sosial tambahanMendukung agenda pembangunan di luar dampak langsungBeasiswa, fasilitas publik, layanan kesehatan, respons bencana, dan penguatan organisasi masyarakat

Urutan tersebut penting. Perusahaan seharusnya tidak melompat ke kontribusi sosial tambahan sebelum memastikan bahwa operasinya sendiri tidak memperburuk kemiskinan.

Bantuan Sosial Tidak Dapat Menutupi Dampak Operasional

Bayangkan sebuah perusahaan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak di sekitar wilayah operasi. Pada saat yang sama, sebagian orang tua mereka kehilangan sumber penghidupan karena kualitas air menurun akibat kegiatan perusahaan.

Secara administratif, program pendidikan tersebut dapat dilaporkan sebagai kontribusi sosial. Jumlah penerima manfaat, nilai beasiswa, dan tingkat kelulusan dapat dihitung. Namun, dari sudut pandang masyarakat, manfaat itu hadir bersama kerugian yang belum diselesaikan.

Inilah salah satu risiko terbesar CSR di wilayah miskin: bantuan perusahaan menjadi sangat terlihat, sedangkan dampak yang menyebabkan atau mempertahankan kerentanan masyarakat tidak dibicarakan.

Program sosial kemudian berfungsi sebagai peredam ketegangan, bukan sarana menciptakan perubahan.

Dalam keadaan semacam ini, perusahaan perlu memisahkan dengan jelas:

  • dampak yang wajib dicegah atau dipulihkan;
  • investasi sosial yang bertujuan memberikan manfaat tambahan; dan
  • bantuan sementara untuk merespons kondisi darurat.

Biaya pemulihan akibat pencemaran tidak boleh dicatat sebagai program pemberdayaan. Kompensasi atas pengadaan lahan bukan sumbangan sosial. Pemenuhan hak pekerja bukan bentuk kemurahan hati perusahaan.

Pembedaan ini diperlukan agar CSR tidak digunakan untuk mengubah kewajiban menjadi filantropi.

Kesalahan Praktik: Mengobati Gejala, Membiarkan Struktur

Program CSR kerap merespons gejala kemiskinan karena hasilnya lebih mudah terlihat.

Pembagian sembako dapat langsung dihitung. Pelatihan dapat didokumentasikan. Bantuan peralatan dapat dipajang saat peresmian. Sebaliknya, memperbaiki tata kelola kelompok, memperluas akses pasar, atau memperkuat posisi tawar membutuhkan waktu lebih panjang dan hasilnya tidak selalu segera terlihat.

Ada beberapa pola umum yang membuat program hanya menyentuh permukaan persoalan.

1. Pelatihan digunakan sebagai jawaban untuk semua masalah

Ketika usaha tidak berkembang, solusi yang diberikan adalah pelatihan tambahan. Padahal hambatannya mungkin bukan pengetahuan, melainkan bahan baku, modal kerja, legalitas, teknologi, logistik, pasar, atau pembagian peran dalam rumah tangga.

2. Bantuan diberikan tanpa mengubah akses

Masyarakat menerima alat produksi, tetapi tidak memperoleh akses terhadap pasar, perawatan, suku cadang, bahan baku, atau pembiayaan. Alat tersedia, tetapi sistem yang membuatnya produktif tidak dibangun.

3. Kelompok dibentuk untuk memenuhi administrasi

Kelompok dibentuk karena program membutuhkan penerima manfaat yang terorganisasi. Setelah program berakhir, kelompok berhenti karena tidak memiliki fungsi ekonomi, aturan pembagian manfaat, kepemimpinan, atau hubungan pasar yang jelas.

4. Keberhasilan diukur dari peserta yang paling siap

Program hanya menampilkan peserta yang berhasil, sementara mereka yang keluar tidak ditelusuri. Akibatnya, perusahaan tidak mengetahui apakah desain program justru mengecualikan kelompok termiskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, atau masyarakat tanpa aset.

5. Bantuan diperlakukan sebagai solusi permanen

Bantuan dapat dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi bencana, kelaparan, atau kehilangan penghasilan. Namun, bantuan berulang tanpa strategi transisi dapat mempertahankan hubungan ketergantungan antara masyarakat dan perusahaan.

Tidak Semua Kemiskinan Dapat Diselesaikan Melalui CSR

Perusahaan memiliki sumber daya, jaringan, kemampuan manajemen, teknologi, dan akses pasar. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak membuat CSR mampu menyelesaikan seluruh penyebab kemiskinan.

Persoalan seperti redistribusi kepemilikan aset, reformasi pendidikan, sistem jaminan sosial, kebijakan perpajakan, pembangunan infrastruktur nasional, serta penegakan hukum membutuhkan kewenangan dan koordinasi publik dalam skala luas.

Literatur kritis mengenai CSR telah lama mengingatkan keterbatasan tersebut. Michael Blowfield dan George Frynas menunjukkan bahwa klaim mengenai kontribusi CSR terhadap pengurangan kemiskinan sering kali lebih besar daripada bukti dampak yang tersedia. Program perusahaan dapat memberikan manfaat pada kelompok tertentu, tetapi belum tentu mengubah struktur yang menghasilkan kemiskinan.

Keterbatasan ini bukan alasan bagi perusahaan untuk tidak bertindak. Justru, keterbatasan tersebut membantu perusahaan memilih peran yang lebih realistis.

Perusahaan perlu memahami bagian persoalan yang:

  • disebabkan oleh kegiatan perusahaan;
  • diperburuk oleh keputusan perusahaan;
  • dapat dipengaruhi melalui kompetensi dan rantai nilai perusahaan;
  • memerlukan kolaborasi dengan pemerintah atau organisasi lain; dan
  • berada di luar kapasitas perusahaan untuk diselesaikan sendiri.

Dengan batas peran yang jelas, program dapat menghindari dua risiko sekaligus: janji yang terlalu besar dan kontribusi yang terlalu kecil.

Dari Penerima Bantuan Menjadi Pemegang Hak dan Pelaku Ekonomi

Kemiskinan struktural juga berkaitan dengan hubungan kekuasaan.

Masyarakat miskin sering ditempatkan sebagai penerima bantuan. Perusahaan menentukan jenis program, memilih peserta, menetapkan indikator, mengontrol anggaran, dan menilai keberhasilan. Masyarakat hanya diminta hadir, mengikuti pelatihan, dan menerima manfaat.

Pendekatan tersebut membuat program cepat dijalankan, tetapi tidak selalu memperkuat kemampuan masyarakat dalam menentukan arah perubahan.

Masyarakat perlu diposisikan sebagai:

  • pemegang hak yang berhak memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, dan mengakses pemulihan;
  • pemilik pengetahuan lokal yang memahami masalah, potensi, dan relasi sosial wilayahnya;
  • pelaku ekonomi yang dapat menjadi pekerja, pemasok, produsen, atau mitra usaha; serta
  • pengambil keputusan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.

Perubahan posisi tersebut menentukan apakah program benar-benar mengurangi kemiskinan struktural atau hanya mendistribusikan bantuan.

Kerangka Teknis Merancang CSR di Tengah Kemiskinan Struktural

Program yang ingin menjawab kemiskinan struktural memerlukan proses yang lebih mendalam daripada sekadar survei kebutuhan. Setidaknya terdapat delapan tahap yang dapat diterapkan.

1. Identifikasi hubungan antara bisnis dan kemiskinan

Perusahaan perlu memeriksa bagaimana kegiatan bisnis memengaruhi pendapatan, aset, kesehatan, lingkungan, pekerjaan, harga lokal, dan akses masyarakat terhadap sumber daya.

Pertanyaannya antara lain:

  • Apakah kegiatan perusahaan mengubah akses masyarakat terhadap lahan, air, hutan, pesisir, atau sumber penghidupan?
  • Siapa yang memperoleh kesempatan kerja dan siapa yang tidak?
  • Apakah pemasok kecil dapat masuk ke rantai nilai perusahaan?
  • Apakah tingkat upah mampu mendukung kehidupan yang layak?
  • Apakah risiko lingkungan lebih banyak ditanggung kelompok miskin?

2. Lakukan social mapping secara mendalam

Pemetaan sosial perlu mengidentifikasi kelompok miskin dan rentan secara lebih terperinci. Masyarakat tidak boleh diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam.

Analisis perlu membedakan kondisi berdasarkan gender, usia, disabilitas, pekerjaan, status penguasaan aset, lokasi, tingkat pendidikan, dan hubungan dengan perusahaan.

Pemetaan juga harus membaca aktor, relasi kuasa, sumber konflik, jaringan pasar, kebijakan pemerintah, program yang sudah tersedia, serta aset lokal yang dapat dikembangkan.

3. Bedakan penyebab langsung dan penyebab struktural

Pendapatan rendah dapat menjadi masalah yang terlihat. Namun, perusahaan perlu menelusuri penyebab di belakangnya.

Sebagai contoh:

Masalah yang TerlihatKemungkinan Penyebab Struktural
Pendapatan petani rendahProduktivitas, ketergantungan kepada satu pembeli, tidak ada penyimpanan, dan lemahnya informasi harga
UMKM sulit berkembangModal kerja, biaya logistik, standar pengadaan, pasar terbatas, dan beban kerja domestik
Pemuda menganggurKetidaksesuaian keterampilan, minim informasi pekerjaan, transportasi, diskriminasi, dan tidak adanya industri penyerap
Kelompok perempuan tidak aktifBeban pengasuhan, jam kegiatan tidak sesuai, akses aset terbatas, dan dominasi elite dalam kelompok
Bantuan tidak berkelanjutanTidak ada kelembagaan pengelola, biaya operasional, pasar, regenerasi, dan kepemilikan lokal

4. Susun Theory of Change

Theory of Change membantu perusahaan menjelaskan bagaimana aktivitas diharapkan menghasilkan perubahan.

Jika tujuan program adalah meningkatkan pendapatan UMKM, pelatihan tidak dapat langsung diasumsikan menghasilkan kenaikan pendapatan. Di antara keduanya terdapat sejumlah prasyarat: kualitas produk meningkat, kapasitas produksi tersedia, izin diperoleh, pasar terbuka, pesanan terjadi, biaya terkendali, dan manfaat terdistribusi secara adil.

Setiap asumsi perlu diuji.

Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kemauan peserta, tetapi juga pada perubahan akses dan ekosistem.

5. Rancang kombinasi perlindungan, pemberdayaan, dan transformasi

Intervensi dapat disusun dalam tiga lapisan:

  • Perlindungan, untuk mengurangi kerentanan mendesak, seperti bantuan darurat, akses layanan dasar, dan perlindungan sosial.
  • Pemberdayaan, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, aset produktif, kelembagaan, dan kepercayaan diri.
  • Transformasi, untuk mengubah akses pasar, aturan pengadaan, hubungan rantai nilai, posisi tawar, dan kebijakan yang mempertahankan eksklusi.

Program tidak harus melakukan ketiganya sekaligus. Namun, perusahaan perlu mengetahui pada lapisan mana intervensinya bekerja dan perubahan apa yang belum disentuh.

6. Gunakan bisnis inti sebagai instrumen perubahan

Kontribusi terbesar perusahaan terhadap pengurangan kemiskinan tidak selalu berasal dari anggaran CSR. Kebijakan bisnis inti dapat menghasilkan pengaruh yang lebih luas.

Contohnya meliputi:

  • pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal;
  • persyaratan vendor yang lebih inklusif dan bertahap;
  • pembayaran pemasok kecil secara tepat waktu;
  • kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat lokal;
  • perlindungan pekerja kontrak dan pekerja dalam rantai pasok;
  • pengembangan produk yang terjangkau bagi kelompok berpendapatan rendah; serta
  • dukungan teknologi dan pasar kepada produsen kecil.

Namun, integrasi dengan bisnis tidak boleh berubah menjadi eksploitasi baru. Pemasok lokal tetap memerlukan harga yang adil, kontrak yang jelas, standar kerja yang layak, dan pembagian risiko yang proporsional.

7. Bangun kolaborasi berdasarkan mandat

Perusahaan tidak perlu menjalankan seluruh intervensi sendiri.

Pemerintah dapat berperan dalam layanan publik, kebijakan, data kependudukan, dan integrasi program pembangunan. Organisasi masyarakat sipil dapat mendampingi kelompok rentan dan memperkuat akuntabilitas. Perguruan tinggi dapat mendukung riset serta inovasi. Lembaga keuangan dapat membuka akses pembiayaan. Masyarakat berperan sebagai pemilik dan pengelola perubahan.

Kolaborasi bukan sekadar mencantumkan banyak logo. Setiap pihak perlu memiliki mandat, kontribusi, risiko, indikator, dan rencana keberlanjutan yang jelas.

8. Ukur distribusi dampak, bukan hanya nilai agregat

Kenaikan pendapatan rata-rata dapat menyembunyikan ketimpangan manfaat. Program mungkin menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi sebagian besar manfaat hanya diterima ketua kelompok, pemilik aset, atau peserta yang sejak awal lebih mampu.

Evaluasi perlu memeriksa:

  • siapa yang menerima manfaat;
  • siapa yang tidak dapat berpartisipasi;
  • siapa yang menanggung biaya atau dampak negatif;
  • apakah manfaat diterima kelompok yang paling membutuhkan;
  • apakah perubahan bertahan setelah bantuan berakhir; dan
  • apakah posisi tawar masyarakat mengalami peningkatan.

Pendekatan seperti SROI dapat membantu mengidentifikasi dan menilai perubahan dari perspektif pemangku kepentingan. Namun, rasio yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Analisis harus tetap menerapkan prinsip tidak melebih-lebihkan dampak, memperhitungkan kontribusi pihak lain, serta menjelaskan kelompok yang belum memperoleh manfaat.

Kapan Perusahaan Dapat Mengurangi Perannya?

Program yang berhasil bukan program yang membuat perusahaan selalu dibutuhkan.

Sejak awal, perusahaan perlu menentukan kondisi yang memungkinkan perannya berkurang. Hal tersebut bukan hanya ditentukan oleh berakhirnya anggaran, tetapi oleh kesiapan sistem lokal.

Beberapa indikatornya antara lain:

  • kelompok mampu mengambil keputusan tanpa fasilitator;
  • terdapat model pendapatan yang menutup biaya operasional;
  • pasar tidak hanya bergantung pada pembelian perusahaan;
  • pemerintah atau lembaga terkait mengambil alih fungsi yang sesuai mandatnya;
  • pengetahuan dapat ditransfer kepada anggota baru;
  • mekanisme penyelesaian konflik telah berjalan;
  • kelompok rentan tetap terlibat dalam pengambilan keputusan; dan
  • sistem pemantauan dapat dilanjutkan oleh aktor lokal.

Strategi keluar bukan berarti perusahaan memutus hubungan. Perusahaan dapat beralih dari pelaksana utama menjadi pembeli, mentor, penghubung pasar, mitra teknologi, atau pihak yang melakukan pemantauan secara berkala.

Ukuran Keberhasilan yang Lebih Jujur

CSR tidak dapat menghapus kemiskinan struktural sendirian. Namun, perusahaan dapat memilih apakah kehadirannya akan mempertahankan struktur yang timpang atau membantu memperluas pilihan masyarakat.

Keberhasilan tidak seharusnya hanya ditunjukkan melalui jumlah bantuan, peserta pelatihan, UMKM binaan, atau nominal dana yang disalurkan.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat:

  • memiliki akses yang lebih adil terhadap aset dan peluang;
  • memperoleh pekerjaan serta pendapatan yang lebih layak;
  • memiliki pilihan pasar yang lebih luas;
  • lebih terlindungi ketika menghadapi guncangan;
  • mampu mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupannya;
  • tidak lagi bergantung pada satu perusahaan atau satu program; serta
  • dapat mempertahankan perubahan setelah pendampingan berakhir.

Pada akhirnya, batas peran perusahaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran CSR. Batas tersebut ditentukan oleh hubungan perusahaan dengan masalah, kemampuan perusahaan mempengaruhi perubahan, mandat aktor lain, dan hak masyarakat yang harus dihormati.

Perusahaan tidak perlu menjanjikan akan menghapus kemiskinan. Namun, perusahaan juga tidak dapat menganggap kemiskinan sebagai latar belakang yang tidak berkaitan dengan keputusan bisnisnya.

Pertanyaan terpenting bukan sekadar, “Berapa banyak masyarakat miskin yang telah menerima bantuan?”

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Apakah praktik bisnis dan program sosial perusahaan telah mengurangi hambatan yang membuat masyarakat tetap miskin—atau hanya membantu mereka bertahan di dalam struktur yang sama?”

Referensi

Blowfield, M., & Frynas, J. G. (2005). Setting New Agendas: Critical Perspectives on Corporate Social Responsibility in the Developing World. International Affairs, 81(3), 499–513. University of Roehampton Research Explorer

Frynas, J. G. (2008). Corporate Social Responsibility and International Development: Critical Assessment. Corporate Governance: An International Review, 16(4), 274–281. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00691.x

Jamali, D., & Karam, C. (2018). Corporate Social Responsibility in Developing Countries as an Emerging Field of Study. International Journal of Management Reviews, 20(1), 32–61. https://doi.org/10.1111/ijmr.12112

OECD. (2023). OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/81f92357-en

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. OHCHR

United Nations Development Programme & Oxford Poverty and Human Development Initiative. (2025). Global Multidimensional Poverty Index 2025: Overlapping Hardships—Poverty and Climate Hazards. UNDP Human Development Reports

World Bank. (2024). Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis. World Bank

 

What do you think?
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Insights

More Related Articles

SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan

Creating Shared Value (CSV): Pengertian, Contoh, dan Evaluasi Kritis untuk Strategi Bisnis Berkelanjutan

| Bukan sekadar berbagi kue, melainkan memperbesar kuenya. Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD   Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK)