SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan program CSR. Program dengan rasio 1 : 8, misalnya, sering dipandang lebih berhasil daripada program dengan rasio 1 : 3. Namun, benarkah rasio yang lebih tinggi selalu berarti dampak yang lebih baik?

Pertanyaan itu kembali relevan setelah Social Value International (SVI), jaringan global yang mengembangkan metode Social Return on Investment (SROI), merilis standar terbarunya pada 17 Maret 2026. Standar ini tidak mengganti metode SROI. Standar ini memperketat cara organisasi menerapkan delapan Prinsip Social Value, mulai dari melibatkan masyarakat terdampak hingga menuliskan rasio di laporan.

Salah satu dampaknya langsung terasa. Rasio SROI yang ditampilkan sebagai satu angka di sampul laporan, tanpa rentang dan tanpa penjelasan, tidak lagi memenuhi ketentuan pengungkapan dalam SVI Reporting Standard 2026. Meski begitu, pesan utamanya lebih dari sekadar urusan teknis. Standar ini menegaskan kembali bahwa SROI adalah alat untuk belajar, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan, bukan sekadar bahan laporan.

Satu dokumen untuk semua standar

Untuk pertama kalinya, SVI menghimpun seluruh standarnya dalam satu dokumen setebal sekitar 41 halaman yang dapat diakses di https://www.socialvalueint.org/s/2026-Standards-for-Applying-the-Principles-of-Social-Value.pdf. Isinya terbagi menjadi tiga bagian:

  1. Delapan standar penerapan. Setiap Prinsip Social Value kini memiliki standar sendiri, lengkap dengan ketentuan bernomor untuk praktisi dan organisasi.
  2. SVI Reporting Standard. Bagian baru ini mengatur cara melaporkan nilai sosial.
  3. Bagian ini berisi glosarium, tabel keselarasan, dan rujukan silang.

SVI menegaskan bahwa yang distandarkan adalah proses, bukan indikator (hlm. 12). Organisasi tetap bebas memilih indikator dan nilai pendekatan (proxy) yang sesuai. Namun, cara melibatkan, mengukur, menilai, dan melaporkannya harus mengikuti langkah yang sama. SVI akan meninjau standar ini setiap tahun.

SROI dan social value: sama atau berbeda?

Keduanya berbeda, meskipun sering dipakai bergantian. Agar tidak keliru, ada tiga istilah yang perlu dibedakan.

IstilahArtinyaSederhananya
Social value (nilai sosial)Nilai dari perubahan yang dialami orang atau lingkungan akibat suatu kegiatan, baik positif maupun negatif.Apa yang dinilai.
SROISalah satu metode untuk mengukur dan menilai nilai sosial, antara lain dengan menerjemahkan perubahan ke dalam rupiah, lalu membandingkannya dengan biaya program.Bagaimana nilai dihitung.
IMM (impact measurement and management)Proses organisasi untuk mengukur dampak, belajar dari hasilnya, mengambil keputusan, dan memperbaiki program secara berkelanjutan.Untuk apa hasil pengukuran dipakai.

SVI sendiri menyebut standarnya sebagai rujukan praktik terbaik untuk “impact management, social return on investment (SROI) and social value accounting”. Artinya, standar baru ini tidak hanya mengubah teknis laporan SROI, tetapi juga cara organisasi mengelola dampaknya secara keseluruhan.

Yang tidak berubah

Fondasi SROI tetap sama. Praktisi yang selama ini sudah bekerja sesuai kaidah tidak perlu memulai dari nol.

  • Delapan Prinsip Social Value tetap menjadi pijakan. Prinsip itu meliputi pelibatan pihak terdampak, pemahaman atas perubahan, penilaian hal yang penting, fokus pada hal yang material, larangan klaim berlebihan, transparansi, verifikasi, dan sikap responsif.
  • SROI tetap memerlukan penerapan semua prinsip. Dalam SROI, seluruh biaya dan perubahan tetap dinyatakan dalam nilai uang (hlm. 12).
  • Cara mengoreksi klaim dampak tetap sama. Sebelum diklaim sebagai dampak, perubahan yang terjadi tetap dikurangi dengan perubahan yang akan terjadi tanpa program (deadweight), kontribusi pihak lain (atribusi), perubahan yang sekadar berpindah tempat (displacement), dan penurunan manfaat dari waktu ke waktu (drop-off) (hlm. 16).
  • SVI tetap tidak menetapkan daftar proxy Setiap organisasi memilih nilai pendekatan yang paling sesuai dengan konteksnya.
  • Panduan lama tetap berguna. Standar untuk Prinsip 1–5 dan Prinsip 8 diadaptasi dari panduan sebelumnya (hlm. 4). Untuk hal yang tidak diatur, seperti tingkat diskonto, praktisi tetap dapat merujuk pada SROI Guide.

Tujuh perubahan utama

Berikut tujuh perubahan yang paling terasa dalam praktik. Perlu dicatat, kata “wajib” di bagian ini mengacu pada ketentuan standar SVI. Standar SVI adalah acuan praktik profesional, bukan peraturan pemerintah. Ketentuannya baru menjadi kewajiban hukum jika diadopsi melalui regulasi atau persyaratan yang berlaku.

  1. Istilah stakeholders berganti menjadi people affected. SVI kini menekankan “orang yang terdampak” sebagai istilah utama. Prinsip 1 boleh diberi judul Involve People Affected tanpa mengubah maknanya (SVI). Lingkungan dan generasi mendatang juga dapat dihitung sebagai pihak terdampak (hlm. 15–18).
  2. Ada dua pengguna standar: praktisi dan organisasi. Praktisi adalah pihak yang menyusun analisis atau laporan nilai sosial untuk program atau periode tertentu. Mereka bisa berasal dari dalam perusahaan, seperti CSR Officer, analis TJSL, atau tim keberlanjutan, maupun dari luar, seperti konsultan dan peneliti. Organisasi adalah perusahaan atau lembaga yang menjalankan program, termasuk direksi dan manajemennya. Organisasi bertugas menanamkan pengelolaan dampak dalam tata kelolanya.
  3. Tidak ada lagi perubahan yang “dibuang”. SVI menyebutnya “relevance and significance without exclusion”. Perubahan yang relevan, tetapi belum signifikan, tetap dicatat dalam sistem pengelolaan dampak dan direncanakan untuk diukur kemudian. Ketentuan ini tidak berarti semua perubahan harus dihitung dan dirupiahkan sekaligus pada periode yang sama. Selain itu, dampak negatif “should always be prioritised, even when they appear insignificant at a point in time”, yakni harus selalu diprioritaskan meskipun tampak kecil (hlm. 21).
  4. Jika rasio dilaporkan, rasio wajib berbentuk rentang. Dalam analisis SROI, rasio tetap menjadi hasil perhitungan. Namun, dalam SVI Reporting Standard, pencantuman rasio di laporan bersifat pilihan karena laporan dampak sosial tidak selalu membutuhkan rasio. Jika rasio dicantumkan, Disclosure A4.4 menyatakan: “Where an SROI ratio is reported, disclose as a range.” Laporan juga harus memuat ringkasan analisis sensitivitas dan alasan penggunaan rentang (Accounting Note1, hlm. 31–33). Ketentuan ini berlaku untuk SROI prakiraan (forecast) maupun evaluatif.
  5. Transparansi kini memiliki standar sendiri (Prinsip 6). Praktisi “must be explicit about data sources, assumptions, and limitations”, yakni wajib terbuka soal sumber data, asumsi, dan keterbatasan analisisnya (hlm. 24). Organisasi juga diharapkan menerbitkan laporan social value secara rutin (6.3.1).
  6. Verifikasi kini memiliki standar sendiri (Prinsip 7). Ketentuannya memiliki tingkat keharusan yang berbeda:
    • Wajib: praktisi harus dapat menunjukkan bahwa hasil analisis telah diverifikasi, dengan peninjauan oleh pihak terdampak sebagai batas minimum (hlm. 25).
    • Dianjurkan: tinjauan sejawat (peer review), sebaiknya oleh praktisi terakreditasi (7.2.2).
    • Mekanisme terpisah: penjaminan eksternal (assurance) mengikuti SVI Report Assurance Standard. Assurance tidak selalu diwajibkan untuk setiap laporan, tetapi organisasi harus menyatakan apakah laporannya mendapat assurance dari pihak ketiga bersertifikat SVI, beserta alasannya bila tidak (Disclosure A2.3).
  • Pembagian ini merupakan cara penulis untuk memudahkan pemahaman, bukan tingkatan sertifikasi resmi dari SVI. Peninjauan oleh pihak terdampak juga tidak sama dengan assurance
  1. Lahir standar pelaporan baru. SVI Reporting Standard membagi tanggung jawab: organisasi menjamin kelengkapan laporan (Disclosures), sedangkan praktisi menjamin ketepatan perhitungan (Accounting Notes). SVI juga membedakan laporan SROI, laporan dampak sosial, dan laporan social value. Dua laporan pertama “can feed into social value reports but are not a substitute for them”, yakni menjadi masukan, bukan pengganti, laporan social value (hlm. 30).

Mengapa rasio perlu disajikan sebagai rentang?

Setiap rasio SROI disusun dari sejumlah perkiraan. Angka tunggal menyembunyikan seberapa besar hasil itu bergantung pada asumsi. Ada empat sumber ketidakpastian utama.

  • Nilai pendekatan (proxy). Banyak perubahan, seperti rasa percaya diri atau kesehatan, tidak memiliki harga pasar. Praktisi harus memilih nilai pendekatan, dan pilihan yang berbeda menghasilkan angka yang berbeda.
  • Faktor koreksi dampak. Deadweight, atribusi, displacement, dan drop-off umumnya berupa perkiraan, bukan hasil pengukuran langsung.
  • Lama manfaat dan tingkat diskonto. Asumsi tentang berapa lama manfaat bertahan dan berapa tingkat diskontonya sangat memengaruhi hasil akhir.
  • Kualitas data. Ukuran sampel, ketersediaan data awal (baseline), dan cara pengumpulan data menentukan seberapa yakin kita terhadap hasilnya.

Contoh sederhananya seperti ini.

SkenarioRasio (Ilustrasi)
Konservatif1 : 2,1
Dasar1 : 3,0
Optimistis1 : 3,8

Hasil tersebut kemudian disampaikan sebagai rentang 1 : 2,1–1 : 3,8, disertai penjelasan bahwa skenario dasar menghasilkan 1 : 3,0 dan asumsi mana yang paling memengaruhi perbedaannya. (Angka di atas hanya ilustrasi).

Satu hal penting: rentang harus berasal dari analisis sensitivitas yang wajar dan terdokumentasi, bukan sekadar variasi angka agar laporan tampak sesuai standar. Batas setiap skenario sebaiknya bersumber dari data, literatur, atau hasil diskusi bersama pihak terdampak.

Rasio tinggi belum tentu dampaknya lebih baik

Menjadikan rasio SROI sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program adalah salah satu jebakan terbesar. Perhatikan contoh perbandingan dua program berikut (data fiktif).

IndikatorProgram AProgram B
Rasio SROI1 : 81 : 3
Biaya programRp100 jutaRp1 miliar
Perkiraan nilai sosialRp800 jutaRp3 miliar
Nilai sosial bersih (nilai dikurangi biaya)Rp700 jutaRp2 miliar
Jumlah penerima manfaat20 orang1.000 orang
Rata-rata perkiraan nilai sosial per penerima (ilustrasi)Rp40 jutaRp3 juta

(Angka ilustratif, bukan hasil kajian nyata)

Program A unggul dalam rasio dan rata-rata nilai per orang. Program B menghasilkan nilai sosial total yang jauh lebih besar dan menjangkau lima puluh kali lebih banyak orang. Perlu diingat, rata-rata per penerima manfaat hanyalah hasil pembagian nilai total dengan jumlah penerima, bukan manfaat yang benar-benar diterima setiap orang. Pada kenyataannya, manfaat bisa tersebar tidak merata antarindividu dan antarkelompok.

Jadi, rasio, jangkauan, ataupun rata-rata saja tidak cukup untuk menilai program mana yang lebih baik. Penilaian yang utuh juga perlu mempertimbangkan seberapa dalam perubahan terjadi, siapa yang paling merasakan manfaat, ada tidaknya dampak negatif, seberapa lama manfaat bertahan, dan seberapa kuat buktinya. Membandingkan rasio dua program yang konteks dan asumsinya berbeda secara langsung juga berisiko menyesatkan.

Dampak positif tidak menghapus tanggung jawab atas dampak negatif

Evaluasi program CSR/TJSL kerap hanya menghitung dampak positif. Standar 2026 mengoreksi kebiasaan itu dengan meminta organisasi selalu memprioritaskan dampak negatif.

Ambil contoh program pemberdayaan ekonomi yang berhasil menaikkan pendapatan warga. Di balik keberhasilan itu, program yang sama bisa saja menimbulkan dampak negatif, misalnya:

  • beban kerja perempuan bertambah;
  • kelompok usaha bergantung pada satu pembeli; atau
  • muncul kecemburuan dan konflik dengan warga yang tidak dilibatkan.

Contoh tersebut belum tentu terjadi. Karena itu, praktisi perlu memeriksanya bersama pihak terdampak, lalu mengukur dan melaporkan yang terbukti relevan.

Prinsipnya sederhana: dampak positif yang besar tidak otomatis menghapus tanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan. Bagi perusahaan, mencatat dampak negatif juga merupakan bagian dari pengelolaan risiko sosial, bukan sekadar koreksi angka.

Apa artinya bagi Indonesia?

Di Indonesia, SROI sudah lazim dipakai untuk menilai dampak sosial program perusahaan. Karena itu, standar baru ini akan langsung terasa di lapangan.

  • PROPER makin menuntut bukti dampak sosial. Pada periode 2024–2025, KLH/BPLH mencatat476 perusahaan mengikuti PROPER. Sebanyak 282 perusahaan meraih peringkat Hijau dan Emas, dengan 1.806 inovasi lingkungan dan sosial. PROPER kini diatur dalam Peraturan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 7 Tahun 2025.
  • Verifikasi laporan keberlanjutan masih rendah. Bursa Efek Indonesia mencatat 87 persen dari 962 perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan 2025. Namun, baru sekitar 13 persen atau 120 perusahaan yang laporannya diverifikasi pihak ketiga (IDX Channel). Data ini menggambarkan tantangan penjaminan laporan keberlanjutan secara umum. Perlu dicatat, assurance laporan keberlanjutan berbeda dengan verifikasi hasil SROI menurut Prinsip 7 SVI. Jadi, data ini tidak bisa langsung dijadikan bukti rendahnya verifikasi SROI.
  • PSPK 1 dan 2 mulai berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 (OJK; KPMG). Standar pengungkapan keberlanjutan ini tidak dengan sendirinya menentukan perusahaan mana yang wajib menerapkannya; keputusan itu berada di tangan regulator. PSPK juga tidak mewajibkan SROI. Meski demikian, standar SVI dapat membantu perusahaan menyusun klaim dampak sosial yang lebih teruji ketika klaim itu dimuat dalam laporan keberlanjutan.
  • Social Value Indonesia (SVID)menerbitkan Standar Kutipan SROI v1.0 pada Oktober 2026. Standar ini meminta enam informasi pendamping setiap kali rasio SROI dikutip di ruang publik, yaitu periode evaluasi, jumlah kelompok, jumlah individu, distribusi manfaat, komposisi nilai, dan pernyataan metodologi.

Standar SVI 2026 dan Standar Kutipan SVID saling melengkapi. SVI mengatur mutu analisis dan laporan lengkap, sedangkan SVID mengatur informasi minimum ketika rasio dikutip ke publik. Satu hal masih perlu diselaraskan: SVI meminta rasio dalam bentuk rentang, sedangkan templat SVID menuliskan satu angka. Praktisi dapat memenuhi keduanya dengan menulis rentang beserta skenario dasarnya, misalnya “1 : 1,4–1 : 2,4 (skenario dasar 1 : 1,9)”.

Lima tantangan penerapan di Indonesia

Dari pengalaman mendampingi sejumlah perusahaan dan BUMN, setidaknya ada lima tantangan yang perlu dicermati.

  1. Data awal dan data hasil program sering terbatas. Banyak program tidak mengumpulkan data awal (baseline) sebelum kegiatan dimulai sehingga perubahan sulit dibuktikan.
  2. Kemampuan menilai dampak belum merata. Memilih proxy dan melakukan analisis sensitivitas membutuhkan keterampilan yang belum dimiliki semua tim.
  3. Ada tekanan untuk menghasilkan rasio tinggi. Kebutuhan akan penghargaan dan reputasi dapat menggeser fokus dari kualitas dampak ke besarnya angka.
  4. Anggaran dan waktu untuk melibatkan masyarakat terbatas. Validasi bersama penerima manfaat kerap dianggap tahap tambahan, bukan bagian inti analisis.
  5. Hasil SROI belum banyak dipakai untuk memperbaiki program. Laporan sering berhenti sebagai dokumen kepatuhan atau bahan lomba penghargaan belum sebagai sarana pengambilan keputusan.

SVI sendiri menegaskan bahwa standar diterapkan secara bertahap dan proporsional. Artinya, kedalaman analisis perlu disesuaikan dengan skala program, tingkat risiko, dan keputusan yang ingin didukung. Program kecil tidak perlu menanggung beban analisis yang sama dengan program bernilai miliaran rupiah.

Yang perlu dilakukan perusahaan

Standar baru tidak sekadar menambah kewajiban. Setiap perubahan membawa manfaat strategis, dan setiap peran di perusahaan memiliki langkah yang bisa segera diambil.

Perubahan StandarManfaat bagi PerusahaanLangkah yang Dapat Diambil
Pelibatan pihak terdampakKeputusan lebih tepat karena berangkat dari kebutuhan dan perubahan yang dialami masyarakat.CSR Officer melibatkan pihak terdampak dalam menentukan outcome, proxy, dan deadweight.
Perhatian pada dampak negatifRisiko sosial lebih cepat dikenali dan diantisipasi.Manajer CSR/TJSL mencatat dampak negatif dan outcome yang relevan dalam sistem pengelolaan dampak.
Keterbukaan asumsi dan rasio berbentuk rentangKlaim dampak lebih dipercaya oleh asesor, investor, dan auditor.Praktisi melaporkan rasio sebagai rentang, lengkap dengan analisis sensitivitas dan asumsinya.
Verifikasi hasilAkuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan meningkat.Praktisi memvalidasi temuan bersama pihak terdampak; direksi menetapkan kebijakan assurance.
Sikap responsifHasil evaluasi dipakai untuk memperbaiki, melanjutkan, atau menghentikan program.Direksi menetapkan target dan ambang dampak, bukan target rasio; manajer memilih program berdasarkan data dampak.
Pelaporan yang lebih lengkapOrganisasi belajar dari hasil dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat.Direksi meminta laporan social value tahunan; manajer memeriksa laporan SROI berdasarkan sembilan Accounting Notes.

Praktik ini juga berpotensi memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat, atau yang sering disebut social license to operate. Namun, kepercayaan itu tumbuh dari proses yang jujur dan partisipatif, bukan dari tingginya rasio SROI.

Perspektif penulis: kembalikan SROI sebagai alat pengambil keputusan

Menurut saya, standar SVI 2026 perlu dibaca sebagai momentum untuk menengok kembali cara kita memakai SROI di Indonesia. Tantangannya bukan hanya menghitung rasio dengan akurat. Tantangan terbesarnya adalah memastikan hasil pengukuran benar-benar dipakai untuk memperbaiki keputusan dan meningkatkan kualitas dampak.

SROI semestinya tidak berhenti sebagai dokumen evaluasi tahunan atau syarat administrasi. Nilai strategisnya justru muncul ketika organisasi mampu mengenali perubahan yang paling bermakna, memahami siapa yang paling merasakan manfaat, mengakui dampak negatif, lalu memakai temuan itu untuk memperbaiki program.

Saya juga berharap praktisi di Indonesia lebih berani menyampaikan keterbatasan analisisnya. Rasio dalam bentuk rentang, status self-reported, dan pengakuan atas dampak negatif bukanlah tanda laporan yang lemah. Ketiganya justru menunjukkan kejujuran metodologis yang membuat klaim dampak lebih dapat dipercaya.

Penutup: kredibilitas lebih penting daripada tingginya rasio

Standar SVI 2026 seharusnya menjadi momentum bagi organisasi untuk mengubah cara memahami dan menggunakan SROI. Perubahannya tidak berhenti pada metode perhitungan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis dampak.

Pada akhirnya, keberhasilan SROI tidak ditentukan oleh tingginya rasio. Keberhasilan itu ditentukan oleh seberapa kredibel nilai yang dihitung, seberapa bermakna perubahan yang tercipta, dan seberapa jauh hasil pengukuran dipakai untuk menghasilkan dampak yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebagai catatan, dokumen SVI tidak mencantumkan tanggal berlaku efektif maupun masa transisi. SVI menyebut penerapannya sebagai proses perbaikan praktik yang bertahap dan proporsional (hlm. 14).

Daftar sumber

  1. Social Value International (2026). Standards for Applying the Principles of Social Value — The Complete Set 2026. Nomor halaman dan klausul dalam tulisan ini merujuk dokumen tersebut.
  2. Social Value International (17 Maret 2026). Out now: The complete set of Standards for Applying the Principles of Social Value.
  3. Social Value International. Standards for Applying the Principles of Social Value.
  4. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (7 April 2026). PROPER 2024–2025, Menteri LH Tegaskan Lompatan Transformasi Industri Berkelas Dunia.
  5. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (15 September 2025). 476 Perusahaan Dinilai Kinerja Ketaatan Lingkungan oleh KLH/BPLH melalui PROPER.
  6. Infobank News (23 Agustus 2026). BEI Ungkap 87 Persen Emiten Sudah Miliki Laporan Keberlanjutan.
  7. IDX Channel (23 Juli 2026). 87 Persen Emiten Sudah Terbitkan Laporan Keberlanjutan 2025, tapi Angka Verifikasi Masih Rendah.
  8. Otoritas Jasa Keuangan (12 Agustus 2025). Release of the Sustainability Disclosure Standards.
  9. KPMG Indonesia (Oktober 2025). At a Glance: PSPK 1 and PSPK 2.

 

What do you think?
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Insights

More Related Articles

SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan

Creating Shared Value (CSV): Pengertian, Contoh, dan Evaluasi Kritis untuk Strategi Bisnis Berkelanjutan

| Bukan sekadar berbagi kue, melainkan memperbesar kuenya. Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD   Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK)