Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD

 

Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI mengingatkan saya pada sesuatu yang selama ini terasa dekat, tetapi jarang benar-benar saya renungkan. Selama bertahun-tahun keluar-masuk ruang rapat direksi, memberikan pelatihan, mendampingi perusahaan menyusun peta jalan TJSL dan ESG, serta membuat laporan keberlanjutan, saya hampir selalu mendengar satu pertanyaan yang sama: “Pak, ESG ini sebenarnya untuk siapa? Untuk investor asing, untuk regulator, atau untuk kita sendiri?”

Selama ini saya menjawabnya dengan bahasa standar global yakni berdasarkan GRI, ISO 26000, IFRS/ISSB, dan risiko iklim. Semuanya benar, tetapi sering terasa berjarak. Lalu, di ruang kelas Lemhannas, bersama rekan-rekan dari berbagai latar belakang, saya tersadar, jawaban atas pertanyaan itu ternyata sudah lama ada di rumah kita sendiri, Indonesia. Standar global tetap penting, tetapi nilai yang mendasarinya bukan hal baru bagi bangsa ini.

Istilah pembangunan berkelanjutan memang baru mendunia lewat Laporan Brundtland (1987), dan ESG lahir dari laporan PBB Who Cares Wins (2004). Namun, puluhan tahun sebelumnya, para pendiri bangsa kita sudah menanamkan gagasan keberlanjutan ke dalam fondasi negara. Mereka memakai bahasa yang lebih dalam: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, usaha bersama, tanah air, dan berdikari. Semuanya tertuang dalam konsensus kebangsaan kita, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pancasila: lima sila, satu kompas

Pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut bahwa jika Pancasila diperas menjadi satu, intinya adalah gotong royong. Dunia kini mungkin menyebutnya stakeholder capitalism (kapitalisme pemangku kepentingan): perusahaan tumbuh bersama karyawan, pemasok, masyarakat, investor, dan alam.

Ketuhanan Yang Maha Esa melahirkan sikap amanah: jujur meski tidak diawasi, dan memandang alam sebagai titipan. Inilah fondasi tata kelola (G) dan pengelolaan lingkungan (E). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berwujud penghormatan hak asasi manusia: upah layak, keselamatan kerja, dan rantai pasok yang bebas pekerja anak (S). Persatuan Indonesia menuntut bisnis yang memperkuat ekonomi nasional dan kohesi sosial. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah akar stakeholder engagement: keputusan yang menyangkut hidup orang banyak diambil lewat musyawarah. Di lapangan, saya kerap menyaksikan program yang dirancang tanpa musyawarah ditolak masyarakat, sementara program yang lahir dari rembuk desa dan adanya partisipasi aktif masyarakat justru bertahan bertahun-tahun. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memastikan manfaat ekonomi mengalir sampai ke lapisan bawah.

UUD NRI 1945: keberlanjutan sebagai amanat konstitusi

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Semangat ekonomi Bung Hatta dirumuskan dalam Pasal 33: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (ayat 1), dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 3).

Generasi penerus menegaskannya secara eksplisit. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) menghadirkan Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amandemen keempat (2002) menambahkan Pasal 33 ayat (4) dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Keberlanjutan di Indonesia adalah amanat konstitusional, yang bagi dunia usaha diturunkan antara lain melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (kewajiban TJSL bagi perseroan yang usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam) beserta PP No. 47 Tahun 2012, serta POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Trisakti: berdaulat, berdikari, berkepribadian

Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1964, Bung Karno merumuskan Trisakti, yang juga bisa dibaca sebagai strategi keberlanjutan nasional. Berdaulat di bidang politik berarti Indonesia tidak sekadar mengikuti standar global, tetapi ikut membentuknya sesuai kepentingan nasional. Berdikari di bidang ekonomi berarti mengurangi ketergantungan pada pihak luar di sektor strategis melalui kemandirian pangan dan energi terbarukan, hilirisasi, serta rantai pasok yang melibatkan UMKM dan usaha lokal. Berkepribadian dalam kebudayaan berarti pembangunan yang berakar pada kearifan lokal, seperti subak di Bali yang sejak lama menjaga keseimbangan alam.

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika: tanah air dan keberagaman

Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957), yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS 1982, memandang pulau-pulau dan laut Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, cikal bakal Wawasan Nusantara. Mencintai tanah air berarti menjaga kelestariannya dan mengelolanya dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang, hampir identik dengan definisi keberlanjutan Brundtland: memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Dengan cara itulah cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dapat kita wujudkan. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular mengajarkan toleransi, gotong royong, dan harmoni. Bagi dunia usaha, nilai ini berwujud tempat kerja yang inklusif dan hubungan harmonis dengan masyarakat sebagai izin sosial untuk beroperasi.

Dari kepatuhan menuju kesadaran

Regulasi kian tegas. PSPK 1 dan 2 (adopsi IFRS S1 dan S2) dijadwalkan berlaku bagi perusahaan tercatat mulai 1 Januari 2027. Namun, kinerja di lapangan masih menyisakan jarak: dari 5.476 perusahaan yang dinilai dalam PROPER 2024–2025, baru 282 (sekitar 5%) yang melampaui ketaatan. Regulasi bisa memaksa perusahaan melapor, tetapi hanya nilai yang membuat perusahaan berubah. Karena itu, direksi dan praktisi ESG dan TJSL dapat memulai dari lima hal:

  • Bingkai ulang narasi keberlanjutan perusahaan dengan Pancasila, Pasal 33 UUD NRI 1945, dan Trisakti; tonjolkan manfaatnya bagi kinerja usaha dan generasi mendatang, bukan sekadar kepatuhan pada standar global.
  • Jadikan amanah sebagai sistem: verifikasi data secara independen, perkuat mekanisme antisuap dan antikorupsi, serta komunikasikan kinerja tanpa greenwashing.
  • Hidupkan musyawarah dengan melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi program.
  • Wujudkan berdikari dengan menjadikan UMKM, usaha lokal, dan koperasi desa sebagai mitra pemasok.
  • Ukur perubahan dan manfaat nyata: peningkatan belanja lokal, penerima manfaat yang naik kelas, serta peningkatan kapasitas, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; lalu jadikan capaian ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai KPI direksi.

Jadi, keberlanjutan bukan konsep yang harus kita impor, melainkan warisan yang perlu kita ingat, jaga, dan jalankan dengan sepenuh hati dan jiwa.

ESG bukan untuk investor asing, bukan pula sekadar untuk regulator. ESG adalah salah satu cara kita hari ini menunaikan amanat para pendiri bangsa. ESG adalah untuk anak cucu kita, agar yang mereka warisi pada 2045 adalah Indonesia Emas, bukan kerusakan yang kita tinggalkan.

Sebab, Indonesia Emas 2045 bukan soal seberapa cepat kita tumbuh, melainkan seberapa lama pertumbuhan itu bisa bertahan. Tanpa keberlanjutan, yang kita raih di 2045 hanyalah emas yang fana: berkilau sesaat, lalu sirna di tangan anak cucu kita.

 

#Keberlanjutan #ESG #TJSL #CSR #Pancasila #Trisakti #EmpatPilarKebangsaan #IndonesiaEmas2045 #SocialimpactID

Daftar Pustaka

Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). PSPK 1: Persyaratan umum untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan; PSPK 2: Pengungkapan terkait iklim. Ikatan Akuntan Indonesia. Berlaku efektif 1 Januari 2027.

Direktorat Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 22 Juli). Indonesia sustainability reporting readiness [Paparan]. Lestari Summit 2026, Jakarta. https://asset.kgmedia.id/2025/lestari-awards/pdf/2026/speakers-presentation/kg-media-Indonesia-Sustainability-Reporting-Readiness-Next-POJK.pdf

IDX Channel. (2026, 24 Juli). OJK pastikan standar IFRS untuk laporan ESG berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. https://www.rctiplus.com/news/detail/idxchannel/5435891/ojk-pastikan-standar-ifrs-untuk-laporan-esg-berlaku-efektif-mulai-1-januari-2027

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026, 7 April). PROPER 2024–2025: Menteri LH tegaskan lompatan transformasi industri berkelas dunia [Siaran pers]. https://kemenlh.go.id/news/detail/proper-2024-2025-menteri-lh-tegaskan-lompatan-transformasi-industri-berkelas-dunia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (penetapan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957).

Santoso, S. (1975). Sutasoma: A study in Javanese Wajrayana. International Academy of Indian Culture.

Soekarno. (1945, 1 Juni). Lahirnya Pancasila [Pidato pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia]. Jakarta.

Soekarno. (1964, 17 Agustus). Tahun Vivere Pericoloso [Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan]. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea kedua dan keempat; Pasal 28H ayat (1) (Perubahan Kedua, 2000); Pasal 33 ayat (1)–(3) (naskah asli) dan ayat (4) (Perubahan Keempat, 2002).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

UNESCO World Heritage Centre. (2012). Cultural landscape of Bali Province: The subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana philosophy. https://whc.unesco.org/en/list/1194

United Nations Global Compact. (2004). Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world. United Nations.

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford University Press.

 

What do you think?
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Insights

More Related Articles

SROI Tidak Lagi Sekadar Rasio: Apa yang Berubah dalam Standar SVI 2026?

Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD Rasio SROI yang tinggi kerap dianggap sebagai tanda keberhasilan

Creating Shared Value (CSV): Pengertian, Contoh, dan Evaluasi Kritis untuk Strategi Bisnis Berkelanjutan

| Bukan sekadar berbagi kue, melainkan memperbesar kuenya. Oleh: Dr. Rio Zakarias W., ST, MM — Founder & Director Socialimpact.iD

Keberlanjutan Bukan Barang Impor, ESG Bahkan Sudah Tertulis dalam Empat Pilar Kebangsaan

Oleh Dr. Rio Zakarias Widyandaru, S.T., M.M. · Founder & Director Socialimpact.iD   Mengikuti kelas Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK)